Usai Rakor Bansos, Bupati Solok Lounching Bantuan Pangan Non Tunai

pemukulan gong menandai lonching program bantuan non tunai bagi KPM, Kmais (17/10)

AROSUKA – Sebanyak 300 orang Tagana, Pendamping PKH, TKSK dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kabuapten Solok mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Bantuan Sosial (Bansos) yang dilaksanakan Dinas Sosial setempat, Kamis (17/10) di ruang Solok Nan Indah Arosuka.

Mengiringi Rakor Program Bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bupati Solok H. Gusmal juga Melounching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersama BRI Solok dilapangan parkir kantor DPRD setempat di Arosuka.

Lounching BPNT itu sendiri, lebih  menegaskan soal bantuan yang diberikan dalam bentuk non tunai  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp.110.000/Bulan. ” BPNT ini digunakan hanya untuk membeli bahan pangan, berupa Beras dan Telur. Dibeli kepada pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerja sama dengan Bank penyalur,” papar Bupati Solok.

Sedangkan bantuan  dalam bentuk beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing sebanyak 10 Kg setiap bulan tanpa dikenakan harga atau biaya tebus.

Gusmal pada kesempatan serta merta menjelaskan tujuan Program BPNT sebagai usaha mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi serta memberikan pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Usai Rakor Bansos, Bupati  Solok Lounching Bantuan Pangan Non Tunai 1 mal

Dari data Dinas Sosial setempat, pagu kuota Bansos Pangan berjumlah sebanyak 20.545 KPM, dengan rincian PKH sebanyak 13.463 KPM dan  Non PKH   sebanyak  7.082 KPM. Data dimaksud berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan hasil pemutakhiran BDT tahun 2015.” Berdasarkan data DTKS Kab. Solok bulan juli 2019, jumlah keluarga kurang mampu adalah sebanyak 39.608 KK yang terdiri dari 167.131 jiwa,” jelas Gusmal.

Atas kenyataan itu, melalui Program E-Warong yang di bentuk Kementerian Sosial diharapkan dapat mempermudah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada KPM di daerah Kabupaten/Kota.” Dengan hadirnya E-Warong  diharapkan para kelompok KPM dapat berkoordinasi dan bersinergi untuk menguatkan perekonomian mereka masing-masing,” timpal Gusmal.

BACA JUGA:  Bupati Pessel Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2019

Terhadap itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Yandra SE, M. Si mengungkapkan jumlah E-Warong yang terdaftar di Kabupaten Solok dengan paket BRILing sebanyak 74 unit yang tersebar di seluruh nagari. ” E-Warong ini bisa berupa  Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, Warung, Toko Kelontong, E Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita, Toko Tani dan sejenisnya,” ucap Yandra.

Dikatakan, penetapan E-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur, dalam hal ini adalah  BRI. Dengan mengedepankan sejumlah kriteria, seperti  kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas. E Warong juga harus.memiliki sumber penghasilan yang utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan.

Satu hal yang penting, pengelola E Warong harus  memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan khusus bagi KPM Lanjut Usia (Lansia) dan KPM Disabilitas.” Kepada  pelaksana BPNT yang melibatkan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Solok, diharapkan bekerja maksimal dalam mensukseskan program BPNT ini,” ucap Kadis Sosial Kab.Solok.

Mewarnai Louncing BPNT tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Solok juga menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kepada tiga kategori,  yaitu rumah sejahtera I sebesar Rp 180 juta di nagari Pasilihan, rumah sejahtera II sebesar Rp 75 juta di nagari Katialo dan  rumah sejahtera III sebesar Rp 150 juta di nagari Kuncir.

Disamping itu, ulas Yandra, juga diserahkan bantuan kearifan lokal dalam rangka pencegahan konflik sosial sebesar Rp 50 juta di nagari Koto Hilalang, bantuan Keserasian sosial sebesar Rp 150 juta di nagari Kacang dan bantuan  sosial Lanjut Usia tahap I sebesar  Rp 1, 2 juta.  

Facebook Comments

loading...