Turunkan 15 Personil , KPK Geledah Kantor Bupati Solsel

Suasana pengamanan di Kantor Bupati Solok Selatan, saat tim KPK menggeledah gedung Pusat Pemerintahan di daerah itu, Selasa (9/7) JO

SOLOK SELATAN— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeldedah kantor Bupati Solok Selatan (Solsel), Selasa (9/7). Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan, mulai dari ruangan kerja Bupati Muzni Zakaria, Ruangan Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di lantai I, ruangan ULP dan kantor dinas PU setempat.

Terkait itu, Kapolres Solok Selatan AKBP Imam Yulisdianto membenarkan  lembaga anti rasuah itu melakukan penggeledahan di kantor orang nomor satu di Solok Selatan tersebut. Kehadiran 15 orang personil KPK tersebut ikut didampingi oleh 20 orang personil dari mako Polres Solsel.

“Benar, tim KPK sudah melakukan koordinasi terkait penggeledahan di kantor Bupati Solsel dan dipimpin langsung Wakapolres Solsel, Kompol Ediwarman,” kata Kapolres Solsel AKBP Imam Yulisdianto.

Terpisah, Wakapolres Solsel, Kompol Ediwarman menyebutkan jika pihaknya mengetahui kedatangan KPK ke Solsel sekira pukul 07.00 WIB, Senin (8/7).  “Pagi ini, tim KPK mendatangi Mako Polres Solsel dan meminta backup pengamanan dari anggota polisi sebanyak 20 orang petugas,” kata Kompol Ediwarman.

Ia menyebutkan, hingga pukul 12.30 WIB tim KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah objek di Solsel. “Tujuan awal KPK dari Mako Polres ke kantor Bupati Solsel. Menyangkut objek yang digeledah kami tidak mengetahui,” sebutnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan pemilik Group Dempo M. Yamin Kahar sebagai tersangka. Penetapan keduanya terkait pengadaan barang dan jasa pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang pertanahan Solok selatan pada tahun 2018 lalu. Muzni diduga sebagai penerima suap. Sedangkan, Yamin diduga sebagai pemberi suap.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2018, mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya pembangunan Masjid Agung dengan pagu anggaran sekitar Rp 55 miliar. Dan pembangunan Jembatan Ambayan dengan pagu anggaran sekitar Rp 14,8 miliar.

BACA JUGA:  Pengusaha Depot dan Petugas Sanitasi Puskesmas di Pesisir Selatan Diberi Pembinaan

“Diduga pemberian dari MYK (Yamin) pada MZ (Muzni) yang telah terealisasi terkait proyek Jembatan Ambayan berjumlah Rp 460 juta, dalam rentang waktu April-Juni 2018,” kata Wakil ketua KPK Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5) lalu. KPK menduga tak hanya Muzni yang menerima suap terkait dua proyek di daerah tersebut.

Reporter : JO

Editor : MALIN MARAJO

Facebook Comments

loading...