Tiga Ranperda Disetujui DPRD Kab Solok Menjadi Perda

Gusmal
Pengesahan tiga Ranperda menjadi Perda oleh DPRD KabupatenSolok, ditandai dengan penandatanganan naskah produk hukum tersebut oleh bupati H. Gusmal dalam sidang Paripurna DPD setempat, Senin (15/6).

Beritanda1 – Anggota DPRD Kabupaten Solok menyetujui tiga Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah)  tentang Ranperda Kepengelolaan Kepariwisataan, Ranperda Lambang Daerah,  Ranperda perubahan perda nomor  2 tahun 2019 tentang penyelanggaraan Pendidikan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Persetujuan tiga produk hukum tersebut berlangsung dalam serangkaian Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin ketua Jon Firman Pandu didampingi Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal dan Lucky Efendi dihadapan bupati Solok H. Gusmal, Sekda Aswirman dan para kepala SKPD, Senin (15/6) di Arosuka.

Terhadap persetujuan Ranperda tersebut, sebelumnya DR. Dendi, S. Ag, MA menyampaikan hasil Pembahasan Pansus 1 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama Tim Pembahas dari Pemerintah Daerah, Pansus I dan Tim pembahas telah dapat membantu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok.

Sedangkan Pansus II yang membahas tentang Ranperda Lambang Daerah, juru bicara Nosa Ekananda menyampaikan pentingnya dilakukan pembahasan, yang nantinya diharapkan mampu menjadi acuan dan mengayomi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dikatakan, lambang daerah merupakan identitas Kabupaten Solok yang menjadi panji kebesaran, simbol budaya masyarakat, dan kekhasan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita-cita luhur bangsa.

Oleh karenanya,  penggunaan lambang daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan semangat cinta tanah air dan Daerah, untuk membangkitkan semangat membangun Daerah serta memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Solok.” Untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan lambang daerah Kabupaten Solok, dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah,” kata Nosa

Pimpinan
Pimpinan DPRD Kab Solok Renaldo Gusmal menyetujui pengesahan tiga ranperda menjadi Perda dalam sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (15/6)

Sementara itu, Ivoni Munir yang membacakan laporan Pansus III tentang Ranperda Pengelolaan Kepariwisataan, meralat sejumlah Konsideran pasal-pasal yang termuat dalam Ranperda pengelolaan kepariwisata tersebut

BACA JUGA:  ASN Pesisir Selatan Diminta Menjadi Pelopor Sensus Penduduk Berbasis Sistem Online

Ia menjelaskan, pada Pasal 31 ayat (1) diubah menjadi: setiap pengusaha pariwisata yang telah besertifikasi, yang melanggar ketentuan penyelenggara dan pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dapat dikenakan sanksi administratif berupa a) Teguran Lisan, b) Teguran tertulis, c) Denda administratif dan atau d) Pencabutan izin

Menyambut pengesahan dan sekaligus persetujuan ketiga Ranperda itu,  Bupati Solok H. Gusmal menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja anggota DPRD, karena  telah memberikan perhatian yang sangat besar dan kesungguhan dalam mengkaji dan membahas materi atau substansi dari setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diminta.

Dikatakan, dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, tentunya  akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Begitu pula dengan masalah kehidupan dan masyarakat yang selalu mengharapkan layanan yang prima dari pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, menurut Bupati Solok, kondisi yang demikian menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat menyesuaikan diri, membuat pemerintah signifikan dapat mendukung usaha produktif dan produktifitas masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip aman bagi masyarakat.

Reporter: Wezi Rismanto

Editor    : Melatisan

 

Facebook Comments

loading...