Sidang Perusakan Lingkungan dan Mangrove KWBT Hadirkan Saksi Fakta

15

PADANG – Saksi fakta yang dihadirkan pada sidang lanjutan dugaan perusakan lingkungan dan mangrove di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh dengan terdakwa Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, menyebut terdakwa merusak mangrove di lokasi.

“Atas tindakan terdakwa kami meminta kompensasi berupa 5.000 batang bibit mangrove dan 2.000 bibit terumbu karang,” ucap Syafri Widi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Rabu (4/12).

Dalam sidang yang pimpin oleh Hakim Ketua Gustiarso itu, Saksi juga menyebut bahwa bibit mangrove diminta oleh terdakwa ke salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ia yang saat itu merupakan Ketua Kelompok Nelayan, Pengawas Bakau dan Terumbu Karang di Mandeh juga menyebut bahwa di lokasi memang terdapat olo atau sodetan yang telah diperlebar.

Sementara saksi lainnya, Adeyuci yang menjabat sebagai Manager Operasional CV Semesta Mandeh mengakui, ia saat itu diminta oleh terdakwa yang merupakan Wakil Bupati Pessel untuk mengurus izin kemitraan areal yang bakal dikelolanya.

Menurutnya, kemitraan CV Semesta Mandeh dengan Dinas Kehutanan Sumatera Barat disetujui setelah melewati beberapa tahapan.
“CV Semesta Mandeh didirikan pada Agustus 2016,” katanya.

Kendati demikian, ia mengakui baik dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak diperlukan sesuai informasi dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat.

Saksi berikutnya, Efrinaldi menyebut bahwa dirinya ikut membantu dalam pengurusan kemitraan antara CV Semesta Mandeh dengan Dinas Kehutanan Sumbar karena areal yang dikelola terdakwa masuk pada kawasan hutan lindung.

BACA JUGA:  Datangi BPN Solok Selatan, Anggota Keltan Sungai Mangun Konsultasi Masalah Tanah Garapan

Selanjutnya saksi Sutrisno mengungkapkan, pada saat masih ada kegiatan di lahan terdakwa, ia hampir setiap hari mengantar pekerja menggunakan boat melewati olo atau sodetan di lokasi.

“Sebelumnya lebar olo atau sodetan hanya sekitar 4-5 meter dan dalam sekitar 2 meter, namun diperlebar menjadi 12 meter dan dalam 4 meter,” ujarnya.

Sidang sebelumnya yang digelar pada Kamis (28/11) saksi ahli yang merupakan Ahli Perizinan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Esther Simon menegaskan sebuah rencana atau usaha yang bakal didirikan wajib Amdal atau UKL UPL yang disusun oleh pemrakarsa.

Hal tersebut dimaksud untuk memastikan lingkungan hidup tetap terlindungi dan terkelola dengan baik sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disana dijelaskan, jika suatu usaha atau kegiatan tidak memiliki izin lingkungan maka dalam pelaksanaannya pemrakarsa terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Reporter : Okis Rockin
Editor      : Melatisan

Loading...
loading...