Beranda Pilkada Sansong Pilkada 2020, Kadis Kominfo Pasaman Rapat Virtual dengan Kapuspen Kemendagri

Sansong Pilkada 2020, Kadis Kominfo Pasaman Rapat Virtual dengan Kapuspen Kemendagri

Virtual
Kabid Humas Kominfo Pasaman, Aprialdi saat ikuti rapat virtual

Bertianda1 –  Menyonsong Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman, Wiliyam Hutabarat bersama Kabid Humas Aprialdi Said mengikuti rapat konsolidasi virtual yang digelar Kapuspen Kemendagri dan Plt Dirjen Politik dan PUM, Bachtiar, Kamis (11/6).

Dalam penjelasannya, berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Pemerintah RI disepakati dan diputuskan, bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Saya minta izin kepala biro humas, kepala diskominfo beserta jajaran mohon menegaskan dan menyosialisasikan hal ini, dan rancangan tahapan dimulai kembali pada 15 Juni 2020 pekan depan,” ungkap Bachtiar.

Plt Dirjen Politik dan PUM Bachtiar juga mengatakan, pilkada kali ini mengangkat narasi utama ‘Pilkada Serentak 2020 Jurdil Luber Aman Covid-19’. Biasanya, hanya luber jurdil. Namun kali ini wajib dan harus aman dari Covid-19.

Beberapa hal yang harus mengalami penyesuaian, misalnya sosialisasi dilakukan di hotel atau di lapangan harus disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat pihak penyelenggara pilkada. Pencocokan, dan penelitian data yang biasanya dilakukan masuk ke dalam rumah, bisa dilakukan di luar rumah saja, disesuaikan dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

“Pendaftaran calon pendaftaran bakal calon ke KPU biasanya, bakal calon dan timses membuat arak-arakan, heboh, dan ramai. Kali ini diubah protokolnya, tidak ada iring-iringan, hanya perwakilan saja yang datang ke KPU. Masa  kampanye pun dipangkas hanya 71 hari saja,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskan bahwa skenario TPS juga akan berubah, disepakati hanya maksimal 500 orang per TPS untuk mencegah kerumunan, maka jumlah TPS nya harus ditambah.

Oleh karena jumlah TPS bertambah, KPPS bertambah, maka pasti ada konsekuensi penambahan biaya.

BACA JUGA:  Pemkab Pessel Terus Maksimalkan Pembinaan Kampung Tangguh Nusantara

“Kondisi objektif NPHD yang sudah ditandatangani belum memprediksi bahwa di tengah jalan ada pandemi Covid-19, karena pilkada kita lanjutkan dengan situasi seperti ini, maka konsekuensi ada dukungan-dukungan alat kesehatan yang dibutuhkan yang harus diadakan supaya penyelenggara dan masyarakat aman dari Covid-19,” ujar Bachtiar.

Ia yakin pilkada ini bisa dikendalikan dengan baik meskipun ada kerumunan di TPS, dijadwalkan waktunya. Menurutnya ini berbeda dengan kerumunan di ruang publik yang sulit dikendalikan.

Pada pilkada hanya orang dewasa, ada larangan membawa anak-anak, hanya orang dewasa yang hadir yang lebih mudah diberi pemahaman dan juga waktunya diupayakan jauh-jauh hari.

Reporter:  Afrizal

Artikel sebelumyaPSBB Berakhir Bukan Berarti Corona Hilang, Wako Payakumbuh: Tetap Patuhi Protokoler Kesehatan
Artikel berikutnyaBupati Dharmasraya Pastikan Penerapan Protokoler Kesehatan di Pasar Pulau Punjung Aman