Salah Kebijakan, Pembangunan RSUD M. Zein Painan Tak Dilanjutkan

51
Kondisi Gedung RSUD M. Zein Painan di Pucak Kabun Taranak yang masih terbengkalai dan kian memperihatinkan.

PAINAN—Adanya sejumlah temuan dan kejanggalan dalam proses pembangunan gedung RSUD M.Zein Painan, membuat pembangunan RSUD  yang berlokasi di puncak Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai tak bisa dilanjutkan dan terus terbengkalai. Karena kelanjutan pembangunannya akan ditentukan  oleh hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masih berjalan.

“Gak ada proses kedepannya, yang jelas kita masih menunggu hasil audit dari BPKP. Sebab, Bupati sebelumnya sudah melakukan kebijakan yang salah dan ini sudah menjadi temuan,” ujarnya di Painan, Kamis (8/8).

Menurutnya, kejanggalan itu terlihat ketika masa jabatan Bupati sebelumnya telah habis namun masih mengambil kebijakan terkait keuangan. “Masa masa jabatan telah habis  masih minjam uang juga, ya nggak betul itu. Sekarang pembangunan fisik tak bisa dilanjutkan, karena sudah patah semua. Sementara utang tetap kita bayar ke SMI, tapi yang ini tidak kita bayar. Terserah mau ngadu kemana, silahkan aja. Kita siap berhadapan dengan hukum,” tegas Bupati.

Sebelumnya, Bupati Hendrajoni mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat audit pembangunan gedung RSUD M.Zein yang berlokasi di puncak Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai. ” Minggu lalu saya sudah menelfon pejabat BPKP dan mempertanyakan proses auditnya. Sebab, sudah hampir dua tahun berjalan kok belum selesai juga,” katanya.

Secara pribadi dia menilai keberadaan RSUD M.Zein di puncak Bukit Kabun Taranak tidaklah wajar, sebab lokasinya berada pada ketinggian. Sementara melihat kondisi masyarakat saat ini yang tidak semuanya memiliki kendaraan layak. Jikapun ada, kata dia, maka tidak semuanya dalam kondisi baik sehingga sangat berisiko menuju rumah sakit yang jalannya relatif menanjak. “Idealnya sebelum dibangun, mesti ada semacam pertimbangan dulu. Tapi, mau bagaimana lagi, semuanya sudah dilaksanakan,” tuturnya.

BACA JUGA:  Munas ke V IKPS Dihelat, 9 Tokoh Pessel Terima Anugerah IKPS Award 2019

Pembangunan RSUD M.Zein di puncak Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, dimulai pada 2015 saat itu di jabat oleh Nasrul Abit yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat.  Namun, ketika Bupati Pessel dijabat oleh Hendrajoni pembangunannya dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) padahal luasnya mencapai 12 ribu meter bujur sangkar.

Sebelumnya, menjawab pertanyaan masyarakat terkait kelanjutan pembangunan RSUD M.Zein Painan, di puncak Kabun Taranak, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim ahli yang didatangkan dari salah satu Universitas yang ada di Surabaya.

” Ada empat orang tim ahli yang kami datangkan dari Surabaya untuk melakukan audit terkait pembangunan RSUD M.Zein Painan. Mereka menggunakan alat yang canggih, semua sisi diperiksa. Besok rencananya akan datang dua orang lagi,” kata Hendrajoni saat di wawancara wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, selain mengundang BPKP dan tim ahli dari Surabaya, Pemkab Pessel juga akan mendatangkan PT Sarana Multi Investasi (PIP) sebagai pemberi pinjaman, PT Gatama, dan PT Waskita Karya sebagai pelaksana kegiatan. Audit bakal berlangsung hingga 45 hari ke depan (30 Mei 2018).

“Jika ada penyimpangan tentu mereka yang lebih tau nantinya. Apakah itu dari segi pondasi atau kemiringannya, nanti kita lihat saja. Kalau tim merekomendasikan masih layak, ya kami lanjutkan. Kalau tidak, maka kami hentikan,” ucapnya lagi.

Lebih jauh dijelaskan, audit dilakukan BPKP dan tim ahli pada sejumlah tahapan seperti UKL-UPL hingga konstruksi jaring laba-laba yang digunakan oleh pihak pelaksana. Sebab, dari awal pemeriksaan, ditemukan kejanggalan pada konstruksi bangunan jaring laba-laba yang terjadi kemiringan.

BACA JUGA:  Pengedar Narkoba Dibekuk Di Salayo, 4 Paket Ganja Diamankan

“Temuan yang dicurigai terlihat pada pondasi sarang laba-laba yang terlihat patah, lalu di ikat saja dengan besi, tentu itu tidak sesuai dengan prosedur. Menurut keterangan konsultan penemu, bangunan itu nggak boleh dibangun pada lahan yang labil, semua sisi harus ditempat yang keras. Sebab, gerakannya sesuai dengan getaran bumi. Tapi ini tidak, bangunan didirikan di atas tanah yang ditimbun sehingga rawan ambruk,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut Bupati, pemerintah daerah juga meminta adanya dokumen Amdal yang jelas. Sebab, dalam dokumen resmi, RSUD M.Zein hanya berdiri diatas lahan seluas 9.900 meter persegi. Namun kenyataannya, gedung rumah sakit itu dibangun pada lahan seluas 12.000 meter persegi.

“Seharusnya, pihak kontraktor tidak melaksanakan kegiatan itu. Karena pembangunannya tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Sebab tidak memilki Amdal. Kalau gitu baru cakep. Mereka sudah tau itu salah. Kenapa dilanjutkan juga? Saya nggak mau terjebak di sini,” ucapnya lagi menjelaskan.

Seperti diketahui, gedung baru RSUD M. Zein Painan dibangun melalui pinjaman Pemkab Pessel pada PIP sebesar Rp99 miliar, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2013, tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pada PIP. Dari dana tersebut Rp96 miliar dipakai untuk konstruksi. Sedangkan sisanya yang sebesar Rp3 miliar digunakan sebagai biaya pengadaan peralatan kesehatan (Alkes).

Saat ini progres pembangunan telah mencapai 80 persen. Namun, biaya yang diberikan pada kontraktor baru sebesar Rp32 miliar atau sekitar 30 persen. Sedangkan sesuai kesepakatan dalam Perda, Pemkab dibebankan bunga 9,5 persen per tahun, dengan tenor pinajaman selama lima tahun atau sampai pada 2018 ini.

Reporter: OKIS ROCKIN

Editor: MALIN MARAJO

Loading...
loading...