Rumah Wabup Solok Yulfadri Nurdin Disegel Ormas Suruhan, Begini Ceritanya

Yulfadri Nurdin
Tangkapan layar aksi sekelompok oknum Laskar Merah Putih yang menyegel kediaman pribadi Wabup Solok di Simpang Rumbio Kota Solok, Selasa (15 September 2020)

Beritanda1 –Rumah kediaman pribadi Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin di kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok diegel sekelompok oknum berseragam Laskar Merah Putih, Selasa (15 September 2020). 

 

Sebuah video yang berdurasi 1 menit 56 detik  tentang peristiwa tersebut langsung beredar luas di media sosial dan membuat dinamika politik  jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 kian memanas. Para pelaku memasang spanduk berukuran kecil dengan merek “Rumah Ini disegel Sampai Ada Pelunasan Hutang”.

Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin membenarkan bahwa rumah yang disegel oleh sekelompok orang di kawasan kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok merupakan rumah pribadinya.

“Benar itu rumah pribadi milik saya, tadi baru tahu siang tadi, kabarnya sekitar pukul 02.00 WIB disegel,” ungkap Yulfadri Nurdin melalu telephon genggamnya kepada Beritanda1.com.

Yulfadri tidak menampik, penyegelan rumahnya oleh sekelompok oknum tersebut terkait hutang piutangnya dengan Epyardi Asda. “Persoalan sebenarnya ada dulu utang piutang saya dengan beliau (Epyardi Asda), saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya,” terang Yulfadri Nurdin.

Waktu itu, terang Yulfadri, dirinya tengah duduk sebagai Anggota DPRD Sumbar. Namun Epyardi Asda memintanya untuk maju sebagai Calon Bupati Solok pada Pilkada tahun 2015. “Namun waktu itu, saya bilang kalau saya tak punya uang. Dia bilang, biar saya bantu,” ulas Yulfadri.

Setelah meninggalkan DPRD Sumbar dan konsen mengurus persiapan Pilkada, Epyardi Asda kembali menanyakan bagaimana persiapan Yulfadri, apakah ada persoalan dalam persiapan menghadapi Pilkada.” Waktu itu saya jawab, persoalannya uang, karena saya memang tak punya uang untuk bertarung di Pilkada. Saya maju karena dijanjikan bantuan,” terangnya.

Namun Epyardi berdalih, pihaknya akan memberikan bantuan (lepas) jika Yulfadri maju sebagai calon Bupati. Sementara jika maju sebagai calon wakil Bupati, bantuan yang diberikan bersifat pinjaman. “Karena saya sudah terlanjur meninggalkan DPRD dan maju di Pilkada, pinjaman itu saya terima,” bebernya.

BACA JUGA:  Polres Sijunjung Sikat 3 Orang Pemakai dan Pengedar Narkoba di Lokasi Berbeda

Yulfadri mengaku, bahwa pinjaman tersebut merupakan pinjamannya berdua dengan calon Bupati Gusmal, dengan nominal sebesar Rp. 1,3 Milyar. Pinjaman itu juga sudah dibayar melalui pinjaman Bank sebesar RP. 500 Juta, sementara Gusmal membayar Rp. 800 Juta setelah duduk jadi Bupati dan wakil Bupati Solok.

“Uang Rp. 500 juta yang menjadi tanggungan hutang saya waktu itu, langsung dihantarkan oleh pihak Bank kepada beliau (Epyardi Asda,”jelasnya

Sebelum penyegelan tersebut, Yulfadri mengaku juga pernah didatangi oleh oknum dari ormas tersebut ke rumah dinas. Ada sekitar 7 orang datang malam hari, namun tidak dilayani. “Waktu itu saya katakan kalau masalah hutang sudah saya bayar. Kalau pak Epy merasa belum, silahkan tempuh jalur hukum, tidak dengan cara begini,”cerita Wabup.

Atas tindakan tersebut, Wabup masih dalam pertimbangan dan konsultasi dengan pihak terkait. Menurutnya, jika memang ada pelanggaran hukum, bisa jadi akan dibawa ke ranah hukum.

“Masih dalam pertimbangan dan tengah konsultasi, bila memang ada pelanggaran hukum, nanti akan kita putuskan apakah akan dibawa ke ranah hukum atau tidak,” ujarnya.

Terkait  itu, Epyardi Asda mengatakan, pak Yul (Wabup) sudah lebih kurang 5 tahun hutangnya belum dibayar dan dikuasakan ke suatu organisasi untuk menagih. “Saya bikin surat kuasa untuk menagih, katanya mereka sudah datang tapi tidak pernah ditemui di rumah dinasnya, laporannya waktu ditagih dia lari dan kata-katanya tidak enak,” terang Epyardi Asda sebagaimana dilansir Klikpositif.

Menurut Epyardi Asda, dirinya hanya ingin kejelasan soal hutangnya itu.”Ketika dicari ke rumah bawah (Simpang Rumbio), dikabarkan rumahnya digembok terus dan tidak ada orang. Kalau dia (Yulfadri) ada i’tikad baik untuk bayar hutang, temuin dong orangnya, jelaskan masalahnya apa, jangan lari-lari,” terangnya.

BACA JUGA:  Petugas Polres Solok Tangkap Pemakai Narkoba di Kotobaru

Saat ditanya sampai kapan akan disegel, Epyardi Asda menyebutkan sampai nanti hutangnya dibayar. Penyegelan itu inisiatif dari orang yang diberi kuasa untuk menagih.

Melawan Hukum

Peristiwa tersebut praktis menimbulkan komentar beragam dari masyarakat hingga perantau. Salah seorang perantau Eddie Muras, SH,MH menyebutkan, tindakan Epyardi Asda menyegel rumah Wakil Bupati Solok melalui kuasanya tersebut, adalah perbuatan melawan hukum.  Perbuatan tersebut juga sangat memalukan sebagai salah satu Kandidat Calon Bupati Solok karena melakukan tindakan tercela dan melawan hukum.

“Apakah Epyardi Asda tidak tahu aturan hukum terkait hutang piutang??. Jika memang ada, tidak ada hak dan kewenangannya menyegel rumah tinggal orang. Karena Epyardi Asda bukanlah instansi pengadilan,”ujarnya.

Perantau Nagari Kacang kecamatan X Koto Singkarak  menegaskan, perbuatan pemilik lokasi wisata Chinangkiek dengan main hakim sendiri tersebut, sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. “Untuk itu kami menghimbau hentikan tindakkan ini. Selesaikankanlah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,”kata Sekjen DPP Solok Saiyo Sakato (S3) ini.

Eddie Murras berharap, Epyardi Asda belajar dari kejadian tersebut sebagai introspeksi diri. “Itulah sebabnya kami berusaha mengingatkannya dari pada dia (Epyardi Asda) terjerat dalam tindak pidana, terutama tindak pidana Pilkada. Apalagi Epyardi Asda dan Yulfadri Nurdin sama sama kandidat pada Pilkada nanti,” pungkasnya.

Facebook Comments

loading...