Beranda Daerah Ruas Jalan Nasional di Kawasan OTS Payakumbuh Berlobang, Riza Falepi Usulkan ...

Ruas Jalan Nasional di Kawasan OTS Payakumbuh Berlobang, Riza Falepi Usulkan Pengecoran

Jalan
Sejumlah petugas Dinas PUPR Kota Payakumbuh menimbun lubang di jalan negara di kawasan itu pada, Selasa (2 Februari 2021) sore.

Beritanda1 – Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi  sangat respek dengan kualitas  infrastruktur jalan di daerah yang dipimpinnya. 

 

Setidaknya sejak Riza memimpin Payakumbuh 8 tahun silam, fasilitas umum seperti jalan yang ada di kota Payakumbuh secara bertahap bisa dikatakan dalam kondisi mulus dan  nyaris tidak  ada lobang.

Namun karena wewenang dan tanggung jawab atas jalan di Payakumbuh tak hanya dimiliki oleh Pemko saja, sebab ada jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Salah satu contohnya adalah Jalan KH. Ahmad Dahlan yang melintasi Kelurahan Ompang Tanah Sirah (OTS), Kecamatan Payakumbuh Utara setiap tahun pasti mengalami kerusakan akibat dilewati oleh mobil bertonase berat, bahkan ada juga yang melebihi tonase, sehingga tidak sedikit lubang yang tercipta disana.

Menyangkut kondisi jalan itu,  Wali Kota Riza Falepi yang dikonfirmasi, Rabu (3 Feruari 2021),  mengatakan  bukan wewenang Pemko Payakumbuh untuk memperbaikinya. Secara aturan, kata Walikota, ruas jalan tersbut tidak bisa diperbaiki melalui APBD Kota Payakumbuh, karena akan menjadi temuan oleh BPK.

” Bila kita pakai  APBD, maka akan menjadi temuan. Jalan ini memang setiap tahun rusak, karena pondasinya tidak stabil. Sebaiknya diusahakan di cor. Malah kita sudah konsultasi ke Balai Jalan sebagai perwakilan pengelola jalan nasional, kemudian kita lanjut ke Jakarta berkonsultasi ke Kementerian PUPR dan Komisi 5 DPR RI terkait penganggarannya,” kata Riza Falepi didampingi Kadis PUPR Muslim.

Menurut Walikota yang lulusan S2 ITB tersebut, jalan itu harusnya di cor sepanjang kurang lebih 500 sampai 600 meter, sehingga tak perlu lagi setiap tahun memperbaikinya.

“Kalau di aspal lagi, belum masuk masa perbaikan tahunannya, nanti  sudah rusak lagi. Sementara kendaraan yang lewat banyak melebihi tonase, terkesan ada pembiaran. Pembiaran ini harusnya pihak berwajib turun tangan mengawasi mobil yang lewat, sementara Pemko tak bisa melarang mobil lewat. Berbagi tugaslah kita menyelesaikan persoalan seperti ini,” kata Riza.

BACA JUGA:  Gerakkan Memakmurkan Majid, Tokoh Rantau Rifo Darma Saputra Lakukan Safari Sosial ke Pasaman

Ironisnya, ulas Riza Falepi, jalan di bawah kewenangan Pemerintah Pusat ini masih ada yang mengatakan kalau ini kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Ini jalan nasional, jangan samakan dengan jalan provinsi. Kita akui kalau jalan provinsi anggarannya terbatas, namun kalau jalan nasional anggarannya ada. Tetapi memang setiap tahun jalan Nasional ini mengalami kerusakan,” kata Riza.

Sementara, dari pantauan  media, tampak sejumlah petugas Dinas PUPR Kota Payakumbuh menimbun lubang di jalan negara itu pada, Selasa (2 Februari 2021) sore.

Saat ditanya kepada Riza Falepi, pihaknya melakukan itu karena tak ingin lepas tangan dengan kondisi itu.

“ Kita mencoba membantu dengan berswadaya, kita bantu timbun sementara untuk meminimalisir kecelakaan. Tetapi kondisi itu tak mungkin bertahan lama karena mobil yang lewat besar-besar,” ungkapnya.

Riza memaparkan, ruas jalan yang menghubungkan Bukittinggi-Pangkalan itu sekali tender perbaikan tidak hanya untuk satu titik saja, tetapi banyak titik.

“Kita saja mungkin yang tidak sabaran. Kalau tak sabar juga dan terus mengomel,  sama saja ngomel kepada Presiden. Sementara  saya selaku Wali Kota sudah mengusahakan perbaikannya ke pusat,” kata Riza.

Riza berharap masyarakat dapat cerdas dalam menyikapi persoalan jalan, mana yang jadi wewenang pemerintah kota, mana jalan provinsi, dan nasional. Semua itu tentu sudah ada penanggung jawab yang merawat dan mengurusnya.

Dipaparkan, kalau status jalan provinsi diurus oleh Kadis PU provinsi bersama penanggung jawab tertingginya Gubernur. Kalau jalan nasional yang bertanggung jawab adalah menteri PUPR sebagai bagian Kabinet Presiden, pengurusannya diwakili Balai Jalan. Untuk jalan nasional di Sumbar, kantor balainya di Padang.

“ Tidak bisa dicampur adukkan. Bukan berarti wali kota diam, kita mengawal ini supaya terawat sudah cukup rasanya,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Pengerjaan Jalinsum di Dharmasraya Asal Jadi, Malam Diaspal Pagi Sudah Hancur

Sementara itu, dari Kadis PUPR Muslim diperoleh informasi bahwa Pemko payakumbuh, melalui Dinas PUPR telah menginformasikan dan mengusulkan agar dilakukan perbaikan segera.

“Sudah direspon Balai Jalan dan sekarang sedang proses tender,” kata Muslim.

Reporter: Diko Rahmad