Beranda Daerah Reformasi Agraria, Sebanyak 593  Sertifikat di Serahkan  ke Masyarakat Limapuluh Kota

Reformasi Agraria, Sebanyak 593  Sertifikat di Serahkan  ke Masyarakat Limapuluh Kota

sertifikat
Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo secara simbolis serahkan sertifikat ke masyarakat di kantor Camat Lareh Sago Halaban

Berintada1 –  Sekurangnya 593 persil sertifikat tanah dibagikan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kepada tiga nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Ratusan seritifikat itu diserahkan untuk  untuk masyarakat nagari Halaban sebanyak 223 persil, Nagari Labuah Gunung 158 persil dan 212 persil untuk Nagari Tanjuang Gadang.

Penyerahan sertifikat tersebut secara simbolis dilakukan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dihadapan  Camat Lareh Sago Halaban, , Forkopimcam, tokoh masyarakat dan masyarakat penerima sertifikat, Rabu (6/10/2021) di aula kantor camat setempat.

Mengiringi kegiatan itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin mengatakan, program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reformasi agrarian. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan dapat berkurang.

Redistribusi tanah, menurut Bupati LImapuluh Kota adalah pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Menindaklanjuti itu, diserahkan sebanyak 593 persil hak kepemilikan tanah kepada masyarakat di tiga nagari pada kecamatan  Lareh Sago Halaban.

“Secara simbolis sudah kita bagikan 30 persin sebagai bentuk tindak lanjut reformasi agraria dimaksud,” kata Safaruddin.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Limapuluh Kota yang telah memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan menyerahkan sertifikat tanah.

Ia berharap, setelah sertifikat diserahkan, masyarakat telah memiliki legalitas yang sah dan bisa meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif.

“Sertifikat tanah ini bisa dijadikan sebagai agunan di perbankan sebagai modal usaha yang produktif.” Ucapnya.

Terkait itu, Kepala BPN Kabupaten Limapuluh Kota Yulizar Yakub, S.H, M.Hum  mengatakan, sertifikat yang diserahkan ini merupakan program reformasi agraria.

BACA JUGA:  Air Mancur Menari di RTH Logas Muaro Sijunjung Diuji Coba

Melalui program reformasi agraria ini, masyarakat akan memiliki kepastian hukum tentang kepemilikan tanah sehingga dapat terhindar dari persoalan sengketa di kemudian hari.

“Kepastian hukum agar tidak ada sengketa di tengah-tengah masyarakat terkait hak kepemilikan tanah,” sebutnya.

Menurutnya, sertifikat program reformasi agraria memiliki kelebihan dibanding program pendaftaran tanah pada umumnya, selain biaya  lebih murah pengurusannya juga sangat efisien.

Reporter: Diko Rahmat

 

Artikel sebelumyaBus AKDP Kecelakaan di Padang Pariaman, 1 Orang Meninggal
Artikel berikutnyaUngkap Serangkaian Kasus Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur, Polisi Tangkap Seorang Residivis