Polisi Masih Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Koni Pessel

14
  1. PAINAN–Polisi Resort Pesisir Selatan hingga kini masih melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Pessel, Sumatera Barat, anggaran 2017.

Kepala Unit Tipidkor Polres Pessel, IPDA Remon menyebutkan, pihaknya telah meminta keterangan dan memanggil sejumlah saksi pengurus Cabang Olahraga (Cabor) dan atlet penerima bonus.

“Benar, setidaknya kami sudah memanggil 25 Ketua Cabor untuk dimintai keterangannya. Hal itu sekaitan dengan kewenangan dan bonus atlet,” ujarnya pada wartawan di Painan, Rabu (11/9).

Kasus penyelewengan dana KONI tersebut, sudah bergulir sejak 2018. Penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi korupsi dana hibah itu.

Bahkan, Polisi sudah mengantongi sejumlah dokumen antara lain berupa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), SPM, SPP dan SPJ belanja tahun anggaran 2017.

Selain itu, surat perintah pembayaran dana (SP2D), SPM, SPP dan SPJ belanja TA 2017, dan juga SK Pengurus KONI TA 2017 dan buku kas umum (BKU) KONI Kabupaten Pesisir Selatan TA 2017.

Menurut Remon, jika dalam kasus tersebut terdapat indikasi kerugian keuangan negara, maka penyelidikkan bakal ditingkatkan pada proses penyidikkan.

“Ya, pasti kami tuntaskan. Sebab, kami punya target dalam pemberantasan kasus korupsi. Nanti tunggu saja kabarnya. Jika terbukti, bakal kami sikat,” katanya menegaskan.

Saat ini, lanjut dia, kendala dalam penyelidikan adalah minimnya keterangan dari sejumlah atlet penerima bonus. Sebab, sebagian dari mereka berada di luar daerah. Namun, ia berharap adanya peran aktif dari semua pihak untuk membantu kelancaran penyelidikkan.

BACA JUGA:  Jalan Aro Talang Solok Makan Karban, Pemotor Asal Kota Padang Tewas Terlindas Truck

“Tak hanya dari masyarakat atau atlet, kami juga meminta dari internal KONI,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah, Sabarudin mendesak Kepolisian agar menuntaskan indikasi penyelewengan dana KONI tersebut.

Menurut dia, penuntasan itu sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dibawah komando Presiden Jokowi untuk memerangi kasus korupsi di segala lini. Sebab, ada sejumlah indikasi yang jelas sudah menyalahi aturan pengelolaanya.

“Salah satu contoh seperti tidak adanya kewenangan pengurus untuk menerima dana hibah daerah jika dia pejabat publik,” ujarnya.

Hal itu kata dia, tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Pada pasal 56 disebutkan, pejabat srtruktural dan pejabat publik tidak boleh menjadi ketua KONI.

“Seharusnya, Pemkab Pessel tidak lagi mengucurkan dana hibah APBD 2017 term I dan II pada ketua KONI yang saat itu jelas menyalahi regulasi,” ucapnya.

Ia berharap, perlu penindakan tegas dari kepolisian terkait adanya indikasi penyelewengan keuangan KONI Pessel tahun anggaran 2017. Hal itu sejalan dengan telah dimintanya sejumlah keterangan oleh Unit Tindak Pidana Polres Pessel pada sejumlah pengurus KONI periode 2017-2021.

“Menurut saya, kasus ini harus tuntas. Jangan sampai tidak. Sebab, APBD itu adalah uang rakyat. Makanya rakyat harus tau kemana uangnya dibelanjakan,” ucapnya mengakhiri.

Reporter: OKIS ROCKIN

Editor: MALIN MARAJO

Loading...
loading...