Polemik Pembangunan RSUD M. Zein, Ini Sinyal Keras Hendrajoni Untuk Wagub NA

40
Bupati Hendrajoni saat diwawancara wartawan terkait polemik pembangunan gedung RSUD M.Zein Painan.

PAINAN–Pemberhentian pembangunan RSUD M.Zein di Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, hingga kini terus menuai polemik dan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan pejabat publik.

Bahkan, Bupati Hendrajoni menepis banyaknya komentar masyarakat yang menyebutkan bahwa pemberhentian pembangunan RSUD M.Zein yang menelan anggaran Rp 99 miliar itu dikaitkan dengan isu Politik 2020.

Ia menyebutkan, persoalan tersebut tidak ada kaitannya dengan isu politik. Sebab, murni karena kesalahan pejabat sebelumnya dalam mengambil kebijakan.

“Mantan bupati sebelumnya Nasrul Abit sudah melakukan kebijakan yang salah. Masa iya, jabatannya sudah mau habis masih minjam uang juga,” ujar bupati Hendrajoni pada wartawan di Painan, Senin (12/8).

Atas kesalahan tersebut, Bupati Hendrajoni meminta semua pihak harus berpikir cerdas dan tidak mempolitisir keaadan terkait pemberhentian pembangunan rumah sakit tersebut. Sebab, lanjut dia, prosesnya sedang di kaji oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar. “Saya menilai disini banyak modus bergentayangan. Jadi, jangan dipolitisir yang macam-macam,” ucapnya.

Bupati mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari BPKP. Sebelum hasil tersebut keluar, ia berkomitmen tidak akan mencari-cari kesalahan atas pemberhentian bangunan tersebut. Sebab, semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Terus terang saya masih berupaya mencari jalan terbaik. Namun, semuanya harus sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Sebab, untuk saat ini saya masih Bupati Pessel,” ucapnya.

Ia menyebutkan, sejumlah komentar pedas dari berbagai kalangan saat ini, tidak bisa dijadikan acuan untuk melanjutkan pembangunan RSUD M.Zein di Puncak Kabun Taranak. Sebab, banyak persoalan terjadi pada kebijakan bupati sebelumnya.

“Minta sidang terbukalah, minta inilah, minta itulah. Semua itu tidak ada artinya. Tambah banyak dia berkomentar, maka semakin cepat masuk penjara,” ujar Bupati Hendrajoni.

BACA JUGA:  Diikuti 269 Siswa Baru, MAN 1 Pasaman Gelar Matsama

Ia menuturkan, jika persoalan tersebut menjurus ke ranah hukum, maka tidak menutup kemungkinan sejumlah legislator yang ikut serta dalam mengambil kebijakan pada masa kepemimpinan Nasrul Abit, juga akan turut dimintai keterangan oleh kepolisian.

“Ya, termasuk anggota dewan yang ikut menyetujui Perda akan dimintai keterangan oleh Polisi. Tidak enak diperiksa itu pak, asam lambung akan naik,” ucapnya berseloroh.

Hendrajoni membantah alasan Nasrul Abit yang mengatakan bahwa RSUD M.Zein dibangun dipuncak Kabun Taranak dengan alasan untuk keamanan isu ancaman gelombang tsunami pada 2009.

“Menurut saya itu alasan tidak logis. Itu rahasia Allah. Kun Fayakun terjadi maka terjadilah. Makanya saya katakan banyak modus bergentayangan disini,” katanya lagi.

Selain itu, Bupati Hendrajoni meminta seluruh pihak agar bersabar dan tidak ikut memanaskan keaadan. Terkait polemik tersebut, ia memastikan semua akan terang benderang. Sebab, sudah merugikan masyarakat secara luas.

“Bagi saya katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hukum di negeri ini harus ditegakan tidak ada istilah tumpul keatas tajam kebawah,” ujarnya menegaskan.

Reporter: OKIS ROCKIN

Editor: MALIN MARAJO

Loading...
loading...