Polemik Pembangunan RSUD M.Zein, Bupati Hendrajoni Tunda Pembacaan Hasil Audit BPKP Sumbar

rsud
Bupati Pesisir Selatan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait hasil audit BPKP atas mangkraknya pembangunan RSUD M.Zein di Puncak Kabun Taranak.

Beritanda1 – Mangkraknya pembangunan gedung baru RSUD M.Zein Painan yang berlokasi di Puncak Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan masih belum jelas. Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni hingga kini masih menunda pembacaan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke publik.

 

Hal tersebut membuat kejelasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Zein Painan, hingga kini belum juga menemui titik terang.

Bupati menyebutkan, dirinya belum bisa menyampaikan hasil audit dari BPKP tersebut, lantaran banyak anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak hadir pada agenda sidang paripurna mendengarkan penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi atas nota Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang digelar pada Jumat 17 Juli 2020.

“Karena banyak anggota DPRD yang tidak hadir, maka hasil audit BPKP terkait mangkraknya pembangunan RSUD M.Zein di puncak Kabun Taranak saya tunda dulu,” ujar Bupati Hendrajoni menjawab pertanyaan wartawan di Painan.

Ia mengatakan, lebih kurang dua bulan sebelum wabah Covid-19 melanda sejumlah tanah air di Indonesia, hasil audit BPKP terkait mangkraknya pembangunan RSUD M. Zein Puncak Kabun Taranak sudah keluar. “Tapi saya tidak mau menyampaikan hasil audit itu sekarang. Saya ingin seluruh anggota DPRD hadir pada saat pembacaan hasil audit tersebut, sehingga jelas dan transparan untuk umum,” ucapnya lagi.

Menurutnya, kehadiran seluruh anggota DPRD sangat penting dalam agenda mendengarkan kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD M.Zein. Sebab, kata dia, hal itu terus menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat. “Jika banyak anggota DPRD yang tidak hadir, tentu bakal berdampak buruk terhadap eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja. Saya tidak mau disalahkan,” ucapnya.

BACA JUGA:  Sah, Dua Ranperda Disetujui DPRD Pessel Menjadi Perda

Ia berharap hasil audit dari BPKP terkait pembangunan gedung baru RSUD M.Zein di Puncak Kabun Taranak, mesti didengarkan semua pihak, tak terkecuali fraksi NasDem yang saat itu ketuanya berhalangan hadir.

“Kalau ada yang berhalangan hadir atau ada keperluan yang sangat mendesak, tentu bisa kita koordinasikan. Saya tidak mau nanti dibelakang banyak bicara dan digoreng-goreng isu yang tidak benar,” tuturnya.

Lebih jauh dijelaskan, ia mengaku tidak pernah menghentikan pembangunan gedung baru itu secara sepihak, namun hanya menunda pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Penundaan pembayaran itu, kata dia, dikarenakan ada sesuatu yang salah dalam pengambilan kebijakan bupati sebelumnya. Sebab, saat itu masa jabatannya sudah hampir habis, sehingga secara aturan dan prosedur tidak boleh melakukan pinjaman.

“Saya siap menyampaikan hasil audit BPKP ini. Dari itu saya minta DPRD mesti hadir semuanya untuk mendengarkan, apakah mau dilanjutkan atau tidak pembangunan RSUD M.Zein itu. Kalau semua mendengar, tentu bahasa yang keluar nantinya seragam,” ujarnya.

Ketika ditanya berapa kerugian negara terkait pembangunan tersebut dan siapa saja terlibat, ia mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh.  “Ya, tunggu saja nanti hasilnya bakal saya umumkan. Tapi sekarang masih menunggu undangan dari DPRD kapan mereka siap,” katanya.

Selain itu, Bupati Hendrajoni juga menyinggung terkait kelanjutan Kota Terpadu Mandiri (KTM) berlokasi di Lunang Silaut, yang hingga saat ini bermasalah. Pembangunan itu, kata dia, disebut-sebut juga mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Kenapa itu sekarang kok diam saja. Padahal itu juga tugas DPRD. Siapa yang melakukan itu? Apa kita mau nasibnya sama dengan RSUD? Sekarang coba usut itu. Tugas pengawasan DPRD mana? Kemana anggota DPRD sebelumnya? Sekarang sudah seperti kandang, ini perlu dituntaskan, masa didiamkan saja,” ucapnya menegaskan.

BACA JUGA:  Bertekad Menjadi Kabupaten Layak Anak, Pemkab Pesisir Selatan Bentuk Gerakan PATBM

Diketahui, pembangunan gedung baru RSUD M.Zein dibiayai melalui pinjaman pemerintah daerah pada PIP sebesar Rp99 miliar, dengan tenor selama 5 tahun. Dari jumlah tersebut, Rp96 miliar di alokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik. Sedangkan sisanya Rp3 miliar untuk pembelian peralatan kesehatan (alkes)

Pelaksanaan proyek fisik mulai dilaksanakan pada 2015 dan ditargetkan tuntas pada 2017. Akan tetapi, pada 2016, kegiatan pembangunan tersebut terhenti hingga saat ini. Padahal proses pembangunan fisik gedung sudah mencapai 80 persen. Sedangkan pinjaman yang terserap dari PIP masih sekitar Rp32 miliar.

Reporter: Okis Rockin

Editor: Malin Marajo

Facebook Comments

loading...