Beranda Birokrasi Pessel Gelar Pilwana Serentak, Pj Wali Nagari Dilarang Berhentikan Perangkat Nagari

Pessel Gelar Pilwana Serentak, Pj Wali Nagari Dilarang Berhentikan Perangkat Nagari

Wali nagari
Kepala Dinas (DPMDP2&KB) Pessel, Wendi

Beritanda1 –Para Pejabat (Pj) Wali Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Diingatkan untuk tidak melakukan pemberhentian dan pergeseran perangkat nagari secara sepihak.

“Hal ini mesti menjadi perhatian bersama untuk tidak dilanggar, kecuali bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum berat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2&KB) Pessel, Wendi di Painan, Kamis (28 Januari 2021).

Hal itu diingatkan Wendi, menyusul akan dilaksanakannya pemilihan wali nagari (Pilwana) serentak di 31 nagari dari 182 nagari yang ada di kabupaten Pesisir Selatan pada April 2021. Saat ini kata dia, persiapan menghadapi Pilwana tersebut sudah semakin dimatangkan.

Ia menjelaskan, dari 31 nagari yang bakal melakukan Pilwana serentak  tersebut, satu nagari diantaranya melakukan Pilwana PAW. “Dikarenakan Pilwana PAW, maka pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Bamus Nagari, dan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,” katanya.

Menurutnya, dalam Perda tersebut dijelaskan jika masa bakti Wali Nagari masih menyisakan kurang dari satu tahun. Untuk itu akan dilakukan penunjukkan pejabat (Pj) yang berasal dari kalangan PNS, dan jika melebihi dari satu tahun maka pemilihan Wali Nagari dilakukan di tingkat Bamus Nagari.

“Selain diatur oleh Perda, nanti teknis pemilihan juga melalui kesepakatan bersama dengan Bamus Nagari,” tuturnya.

Sementara, satu nagari yang Pilwana nya PAW adalah Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera. Wali Nagari yang masih tersisa masa jabatannya selama tiga tahun itu, dikarenakan meninggal dunia. “Jadi, pilwananya sepenuhnya diserahkan pada Bamus Nagari,” ujarnya.

Sedangkan daerah yang wali nagarinya yang mengikuti Pilwana dikarenakan Pergantian Antar Waktu (PAW), pelaksanaan kegiatan dan biayanya diserahkan sepenuhnya kepada nagari melalui kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

BACA JUGA:  Polda Sumbar Dukung Perda AKB, Pelanggaran Dikenakan Sanksi Pidana

Kemudian kata Wendi bagi Wali Nagari yang masa jabatannya habis dan anggaran yang tidak terakomodir oleh nagari, akan dibantu oleh dana APBD.

“Hal ini perlu kami jelaskan agar tidak terjadi informasi yang simpang siur. Sebab, persoalan pembiayaan penting dipahami oleh Bamus Nagari agar tidak salah dalam mengalokasikan anggaran nantinya,” bebernya.

Reporter: Okis Rockin