Beranda Uncategorized Pengaduan Ditolak DKPP, Kuasa Hukum Iriadi: Saya Ga Tahu

Pengaduan Ditolak DKPP, Kuasa Hukum Iriadi: Saya Ga Tahu

DKPP
Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar secara virtual terkait pelanggaran kode etik yang diadukan oleh kuasa hukum calon Bupati Solok Iriadi dengan teradu KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok, Kamis (4/2)

Beritanda1–Terkait ditolaknya laporan Paslon Bupati Solok Iriadi Datuak  Tumanggung-Agus Sahdeman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), kuasa hukum paslon tersebut Syaiwat Hamli mengaku belum mengetahui hasil sidang tersebut.

“Bukannya hari Kamis?. Saya ga tahu, belum lihat. Nanti saya cek dulu,”ucapnya singkat.

Selain menolak seluruhnya pengaduan pengadu, pada sidang virtual yang dipimpin oleh Dr. Alfitra Salamm,APU bersama anggota Dr. Ida Budhiati, Didik Suprayitno, S.IP., M.IP, Rabu (17 Februari 2021) tersebut juga merehabilitasi nama baik para teradu dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan  Umum (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan.

Pada sidang sebelumnya, Iriadi Datuak Tumanggung melalui kuasanya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli yang merupakan Calon Bupati Solok,  mengadukan Ketua KPU kabupaten Solok Gadis M beserta anggota Jons Manedi, Yusrial, Defil dan Vivin Zulia Gusmita (teradu 1-5). Kemudian ketua badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok  Afri Memori bersama anggota Andri Junaidi dan Mara Prandes (teradu 6-8).

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Solok mengaku bersyukur atas terbitnya putusan tersebut. Ia menilai, KPU selama ini telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme sebagai penyelenggara pemilu.

“Alhamdulillah, sidang DKPP telah memutuskan kami tida terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan merehabilitasi kembali nama baik kami sebagai penyelenggara,” ujar Gadis.

Menurutnya, setiap putusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Solok telah melalui mekanisme pleno di internal KPU. Bahkan jika keputusan yang akan ditetapkan tersebut urgen dan belum memiliki pedoman yang jelas, pihaknya selalu mengkonsultasikan dengan KPU Sumbar hingga KPU RI.

BACA JUGA:  Yutris Can: Mahasiswa KKN Tematik Unand dan UNP Diharapkan Berkontribusi Dalam Penanganan Covid-19 Kota Solok

“Kami berharap putusan DKPP ini juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara harus menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi,” katanya.

Senada dengan itu, anggota Bawaslu Kabupaten Solok Maraprandes mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Sumbar yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solok.

“Terhadap putusan yang baru saja dibacakan oleh DKPP, merupakan alarm agar sebagai penyelenggara bekerja sesuai dengan aturan dan peraturan, agar integritas sebagai penyelenggara tetap tegak dan pemilu berjalan tanpa tercederai,”ucapnya.

 

Redaksi

Artikel sebelumyaDKPP Tolak Seluruh Pengaduan Iriadi Datuak Tumanggung
Artikel berikutnyaRawan Kecelakaan, Komisi III Kota Solok Minta Petugas Dishub Mengatur Lalin Pada Jam Sibuk