Pemkab Pessel Wacanakan Tenaga Kesehatan Honorer Menjadi Pegawai Kontrak

Bupati Hendrajoni meresmikan pemakaian gedung rawat jalan UPT Puskesmas Tanjung Makmur, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.
Bupati Hendrajoni meresmikan pemakaian gedung rawat jalan UPT Puskesmas Tanjung Makmur, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.

PAINAN – Para medis honorer di Kabupaten Pesisir Selatan boleh bersenang hati. Setidaknya dengan adanya wacana Pemerintah Kabupaten setempat mengangkat status tenaga kesehatan yang bertugas pada masing-masing Puskesmas dan RSUD, bakal ditetapkan menjadi pegawai kontrak.

“Kami akui gaji yang mereka terima saat ini belum cukup. Jika nanti APBD memadai, maka tidak menutup kemungkinan wacana untuk menaikan status mereka menjadi tenaga kontrak kita apungkan,” ujar Bupati Hendrajoni sembari mengintruksikan Kadis Kesehatan Satria Wibawa menghitung seluruh tenaga kesehatan yang berstatus honor di daearah itu, Selasa (25/2).

Bupati Hendrajoni selepas meresmikan pemakaian gedung rawat jalan UPT Puskesmas Tanjung Makmur, Kecamatan Silaut, menjelaskan, dengan naiknya status tenaga kesehatan baik perawat maupun bidan menjadi pegawai kontrak, maka mereka akan mendapat penghasilan yang lebih memadai.

“Dalam waktu dekat seluruh pejabat terkait bakal kami kumpulkan untuk menganalisis keuangan daerah. Jika memang memadai bakal kami rampungkan wacana ini,” kata bupati lagi.

Selain itu, pihaknya juga bakal memetakan kebutuhan tenaga kesehatan baik bidan maupun perawat pada masing-masing puskesmas, selanjutnya membahas metode yang digunakan dalam proses pengangkatan dari pegawai honor menjadi kontrak.

Ia mengatakan, hal tersebut sangat mungkin terlaksana karena sebelumnya pernah diterapkan pada tenaga pendidik dengan mengangkat sebanyak 1.193 guru kontrak dan 52 guru berstatus tenaga harian lepas menjadi tenaga kontrak daerah.

“Masing-masing mereka mendapat gaji Rp750 ribu per bulan,” ucapnya.

Bahkan, kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sejak 2016 dan tahun ini untuk pembayaran gaji para guru kontrak dialokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar.

“Setiap kepala daerah tentu sangat menginginkan seluruh aparatur dan rakyatnya sejahtera. Hal itu seiring pelayanan kerja yang baik. Namun, tentu harus melihat juga apakah mereka sudah mendapat gaji yang memadai atau belum? Sebab, tenaga medis ini memiliki tantangan tugas yang berat, mereka mesti bekerja 1X24 jam,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wow, Tiga Sekolah di Pessel Terima Adiwiyata dari Menteri LHK

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...