Pemkab Pessel Sosialisasikan Perda 06 Tahun 2020 pada Wali Nagari dan Kepala Sekolah

Sosialisasikan
Pjs Mardi bersama tim Satgas penanganan Covid-19 melakukan sosialisasi Perda Sumbar Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di Painan.

Beritanda1 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat  sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di Painan.

 

Kegiatan dengan tema ketentuan berkaitan dengan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, menghadirkan Pjs Bupati Pesisir Selatan Mardi sebagai narasumber. Sementara, Dandim 0311 dan Kapolres Pessel, menyampaikan perannya dalam upaya penegakkan Perda 06 tahun 2020.

Sekretaris Satgas penanganan Covid 19, Dailipal, menyebutkan, sosialisasi disampaikan kepada seluruh kepala madrasyah negeri dan swasta serta penyuluh agama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

“Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari berturut-turut. Tahap pertama di ikuti oleh seluruh wali nagari di Pessel. Selanjutnya diberikan pada kepala sekolah SMP, SMA, SMK serta koodinator pendidikan SD di masing-masing kecamatan,” ujarnya, Minggu (18 Okotber 2020).

Sementara itu, Pjs Bupati Mardi menuturkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Pessel.

Menurutnya, masyarakat mesti memiliki kebiasaan baru memakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktifitas.

“Sesuai pasal 101, setiap yang tidak memakai masker dikenakan sanksi administrasi mulai dari teguran secara lisan hingga denda Rp100 ribu. Jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali dapat dipidana kurungan dua hari atau denda paling banyak Rp250 ribu,” katanya.

Selain mencantumkan sanksi bagi perorangan, Perda 06 juga memberikan sanksi kepada penanggungjawab kegiatan atau usaha yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Penanggungjawab kegiatan atau usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan bakal diberi sanksi administrasi mulai teguran lisan sampai denda administrasi Rp500 ribu, dan sanksi pidana kurungan satu bulan atau denda paling banyak Rp15 juta,” tuturnya.

BACA JUGA:  Kapolres Arosuka Bantah Nama Politisi Gerindra JFP Dikaitkan Dengan Tersangka Narkoba
Mardi
Sebelum memasuki ruangan sosialisasi, Pjs Bupati pessel Mardi lakukan pemeriksaan suhu tubuh

Dalam penerapannya, Pjs Bupati Mardi berharap agar seluruh wali nagari, kepala sekolah, serta penyuluh agama di Pesisir Selatan, maksimal menyosialisasikan Perda 06 tahun 2020 agar semua masyarakat mengetahui dan dapat mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Repoeter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...