Pemkab Pessel Pastikan Hibah Tanah Untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Sudah Sesuai Prosedur

panti asuhan
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pesisir Selatan, Rinaldi.

Beritanda1 –Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel), memastikan hibah tanah untuk pembangunan Panti Asuhan kepada Muhammadiyah setempat sudah sesuai dengan prosedur.

 

“Proses hibah telah dilaksanakan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pesisir Selatan, Rinaldi di Painan, Minggu 12 Juli 2020.

Hal tersebut kata dia, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara.

Pada pasal 331 ayat (2) point “d” Permendagari tersebut berbunyi bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila tanah atau bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Selanjutnya pada pasal 335 ayat (1) juga disebutkan, tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak bersama, dan atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara daerah dengan negara lain atau masyarakat lembaga internasional.

Kemudian pada ayat (2) pasal 335 dicantumkan kategori bidang kegiatan yang termasuk kepentingan umum, yaitu ada 23 jenis, salah satunya adalah untuk panti sosial atau panti asuhan.

“Kami dari pemerintah kabupaten siap memberikan penjelasan pada pihak manapun, sehingga semuanya lebih jelas dan terang benderang,” ucapnya lagi.

Ia menjelaskan, terkait pembangunan Panti Asuhan tersebut, adalah untuk kepentingan anak yatim bukan pribadi atau golongan. Bahkan, semua umat Islam bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Sebab, sudah di atur dalam Undang-undang. “Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak,” tuturnya.

BACA JUGA:  Polres Solok Sosialisasikan Pencegahan Virus Corona Bersama Dinkes

Sebelumnya, beredar informasi di salah satu media online setempat yang berjudul “Dewan Kritik Cara Bupati Hibahkan Lahan Ke Muhammadiyah”. Pada berita tersebut dijelaskan Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, serta beberapa anggota lainnya mempertanyakan proses hibah tanah untuk pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah, karena tidak melalui persetujuan DPRD.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...