Pembacaan Tuntutan Pengrusakan Mangrove Mandeh Ditunda, FMPL dan AMPLH Datangi PN Padang

Aksi damai di depan PN Padang terkait pengrusakan lingkungan dan mangrove di Kawasan Mandeh

PADANG – Kompeks Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menjadi tempat digelarnya persidangan perusakan lingkungan dan mangrove di Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (9/1), kedatangan banyak orang. Suasana makin ramai karena  dua kelompok masyarakat yang tengah berorasi itu berasal dari  Forum Masyarakat Pecinta Lingkungan (FMPL) dan Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkugan Hidup (AMPLH)  Sumatera Barat.

Selain berorasi, mereka juga menyuarakan berbagai tuntutan melalui tulisan yang isinya mendorong penerapan sanksi hukum bagi terdakwa, sehingga kegiatan itu tidak kembali terulang dikemudian hari.

Disisi lain, sidang lanjutan kasus dugaan perusakan lingkungan dan mangrove di Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan agenda pembacaan tuntutan akhirnya ditunda sampai Kamis  (23/1) depan.

Penundaan sidang pengrusakan lingkungan yang menyeret Wakil Bupati Pessel Rusma Yul Anwar itu, terkait dua hal,  yakni Ketua Majelis Hakim Gutiarso tidak bisa hadir karena berhalangan sakit, kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih butuh tambahan waktu untuk menyiapkan tuntutan.

Terhadap aksi damai itu, Koordinator lapangan (Korlap) FMPL Davitra ingin menyampaikan kepada kepada kalayak ramai agar jangan mudah membabat mangrove atau bakau. Sebab, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang besar bagi nelayan.

“Oleh karena itu, kami meminta kasus ini agar di proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya saat menggelar aksi damai di PN Padang, Kamis (9/1).

Pembacaan Tuntutan  Pengrusakan Mangrove Mandeh Ditunda, FMPL dan AMPLH Datangi PN Padang 1 aliansi
Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkugan Hidup (AMPLH) Sumatera Barat.

Aksi yang dikawal puluhan Polisi dari Polresta Padang tersebut, berakhir sekitar pukul 11.20 WIB setelah itu massa membubarkan diri dengan tertib.

Diketahui, sidang perusakan lingkungan dan mangrove kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan yang menyeret Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar bergulir sejak 2016.

Dalam dakwaan kesatu, ia dikenakan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dakwaan kedua pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BACA JUGA:  1.100 Karung Pasir Disiapkan Atasi Abrasi Pantai Kampung Karang Labuang Pessel

Reporter: Okis Rockin

Editor   : Melatisan

Facebook Comments

loading...