Nofi Candra: RUU Partisipasi Masyarakat Cegah Dominasi dalam Pembangunan

Nofi Candra memimpin rapat pembahasan RUU Partisipasi masyarakat

JAKARTA – Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Nofi Candra menyebutkan, Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik miliki urgensi dalam peran penyelenggaraan Negara Indonesia. Karena alasan itu, RUU dibahas oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat Rapat finalisasi RUU tentang Partisipasi Masyarakat 26-28 Juni 2019 di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta. “ Pembahsan dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara Indonesia, serta menyusun daftar inventarisasi masalah terkait dengan RUU tentang partisipasi masyarakat,” paparnya.

Disebutkan, negara telah mengatur peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kecuali itu,  juga mengatur bentuk partisipasi masyarakat mulai dari rancangan undang-undang sampai peraturan daerah.

“Kita akan menjadikan semua konten itu menjadi sebuah Undang-Undang pokok yaitu Undang-Undang Partisipasi Masyarakat, ini dipandang PPUU perlu untuk menaikan kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan,”sebut Nofi.

Menurut dia,  pada era sekarang, keterbukaan informasi publik sangat diperlukan. RUU Tentang Partisipasi Masyarakat dipahami sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Partisipasi dalam kaitan ini untuk mencegah adanya individu atau kelompok dominan. “ Rakyat melalui partisipasinya dapat membuat aturan melalui mekanisme keterwakilan, tetapi pada praktiknya bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut harus diarahkan ada regulasinya,” pungkas  Nofi.

Facebook Comments

BACA JUGA:  Ini Alasan Jokowi Pilih Dua Kabupaten di Kaltim Jadi Ibukota Baru Indonesia
loading...