Masyarakat Nagari Koto Rajo Meradang, Perangkat Nagari Dinilai Jumawa

658
Koto Rajo
Rencana lokasi Kantor wali Nagari Koto Rajo yang dinilai tidak sesuai mekanisme.

Beritanda1 –Masyarakat Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman meradang, akibat ulah oknum aparat nagari setempat yang dinilai jumawa dalam menanggapi pertanyaan masyarakat.  

 

Hal itu terungkap saat kunjungan perwakilan masyarakat yang meminta klarifikasi atas penentuan lokasi pembangunan kantor Walinagari Koto Rajo yang baru pada (05/5/2020) lalu.

Kekecewaan itu diungkapkan oleh Tokoh Persatuan Mahasiswa Koto Rajo (PERMAKO), Muhammad Rozi. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan kantor Wali Nagari tersebut dinilai telah menyalahi prosedur.

Pasalnya  untuk sebuah kebijakan yang bersifat strategis seperti penentuan lokasi Kantor Wali Nagari,  sejatinya harus melalui mekanisme perencanaan yang matang dan dibahas dalam rapat musyawarah bersama elemen terkait.

Namun saat dirinya bersama perwakilan masyarakat lainnya meminta klarifikasi terkait persoalan itu kepada pemerintah nagari setempat, yang didapat justru hanya sebuah jawaban yang tidak berdasar, bahkan cenderung jumawa.

Dalam pertemuan tersebut JS (43) selaku Kaur Pembangunan Nagari Koto Rajo, yang juga menjabat sebagai ketua pelaksana pembangunan menegaskan bahwa penentuan lokasi itu berdasarkan kemauannya sebagai ketua pelaksana dan bagi yang tidak setuju dipersilahkan untuk melapor kemana saja.

Statement nan angkuh ini sangat disayangkan oleh sebahagian masyarakat Nagari Koto Rajo, mereka menganggap ada yang salah dalam manajemen pemerintahan Nagari. Ia memandang, dalam menentukan lokasi dan kebijakan lainnya harus diputuskan dalam musyawarah. Hasil musyawarah itu kemudian dibawa kedalam rapat musrembang tingkat nagari, untuk diusulkan dalam musrembang tingkat kecamatan maupun Kabupaten.

BACA JUGA:  Siswa SMKN 1 Bonjol Ikuti Sosialisasi Pemilu dan Audiensi RPP

“Tindakan oknum perangkat Nagari Koto Rajo tersebut, telah mengangkangi prinsip demokrasi yang substantif.  Saya minta pihak yang berwenang perlu melakukan audit, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan beberapa proyek yang menggunakan APBN maupun APBD penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ungkap M.Rozi kepada Beritanda1.com, Selasa (12/5).

Rozi mengungkapkan sejak awal proses penentuan lokasi pembangunan kantor Walinagari tersebut telah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tapi sayangnya masyarakat tidak dilibatkan dalam permusyawarahan. Bahkan pihak Bamus Koto Rajo pun tidak dilibatkan perannya sebagai wakil masyarakat, untuk menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat atas ditetapkannya lokasi yang tak layak tersebut.

Lebih lanjut Rozi menjelaskan, mengingat bahwa pembangunan tersebut termasuk objek vital dan strategis di nagari, serta menggunakan uang negara dimana masyarakat memiliki hak terhadap transparansi dalam proses pengalokasiannya.

Rozi menyebutkan, ucapan dari oknum perangkat nagari tersebut tidak layak dan tidak etis bahkan sangat memalukan. Selain itu, pola-pola seperti ini telah berlangsung lama sehingga dikhawatirkan ada kecenderungan oknum tersebut lalai dalam pelaksanaan tugasnya.

“Bisa-bisanya yang bersangkutan merasa jumawa dan berkuasa penuh dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Kita tahu, sikap arogan mendekatkan kita ke arah mental korup. Ini bukan uang milik dia kok,” ujar Rozi dengan nada geram.

Hal senada juga disampaikan salah satu tokoh pemuda Nagari Koto Rajo, Taufik. Ia sangat menyayangkan kejadian tersebut. Karena menurutnya, secara tidak langsung perangkat nagari terbentuk dari proses demokrasi.

“Dalam masa pelaksanaan tugas sangat disayangkan jika ada oknum yang mengkhianati demokrasi tersebut, dimana seharusnya kita  menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat dalam mengambil setiap keputusan,” ujar Taufik.

Reporter:  M. Afrizal

Editor: Malin Marajo

Facebook Comments

loading...