Mafia Klaim 765 Hektar Tanah Negara di 4 Kelurahan, BPN Kota Padang Dikadukan

ilustrasi

PADANG–Tanah seluas 765 Hektare yang berlokasi di 4 kelurahan di Kota Padang telah diklaim oleh para mafia. Kondisi ini tidak saja merugikan bagi masyarakat dan negara namun juga telah terjadi kerusuhan berkepanjangan di lokasi objek perkara.

Menurut Kuasa Hukum Forum Tigo Sandiang (Lembaga Pendamping Masyarakat) , Vino Oktavia, SH, MH, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, pemerintah melalui Menteri ATR/Kepala BPN harus segera bertindak, sebelum konflik yang lebih besar terjadi.

“Pada kasus ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Padang telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan Putusan Landraad No. 90/1931 yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Vino Oktavia, seperti dilansir indeksnews.com Kamis (29/8).

Vino Oktavia mengatakan, terkait kesewenang-wenangan yang telah terjadi maka Forum Tigo Sandiang melaporkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Surat Pengaduan Nomor : 02/SK-E/VOM-ASC/VIII/2019 tertanggal 27 Agutus 2019 berkaitan dengan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang mengeluarkan Surat Nomor : MP.01/707/13.71/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya pada angka 9 menyatakan :

“Bahwa tanah yang berada di Kecamatan Kota Tangah adalah tanah ulayat atau tanah kaum ahli waris Makboet MKW Lehar yang berada di 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 1568/1371/XI/2017 tanggal 27 November 2017 sudah dilakukan pemblokiran di atas tanah objek yang berada di 4 (empat) Kelurahan dimaksud yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sebagaimana dijelaskan dalam Peta Tunjuk Batas (Pengembalian Batas) tanggal 17 Maret 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang”.

Dia menilai, tindakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Padang ini, dapat dinyatakan sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang (bertindak sewenang-wenang), karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BACA JUGA:  Aktivitas Pasar Tluk Ampelu Inderapura Mulai Berfungsi

Vino menegaskan, akibat tindakan dari Kantor Pertanahan Kota Padang ini tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga merugikan masyarakat yang memiliki ± 3.005 Sertifikat Hak Milik, 391 Sertifikat Hak Guna Bangunan, 55 Sertifikat Hak Pakai dan telah ditempati ± 50.000 kepala keluarga, termasuk merugikan masyarakat yang memiliki tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti ahli waris Ranggaleh berdasarkan Putusan Landraad No. 53/1929.

“Masyarakat telah menjadi korban akibat tindakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang berdasarkan Surat tertanggal 24 Juli 2019 yang bertindak sewenang-wenang,” ujar mantan Direktur LBH Padang ini.

Terkecuali itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, juga telah melakukan tindakan tidak adil dan diskriminatif terhadap masyarakat dengan melakukan pemblokiran dan pengukuran atas objek tanah di 4 (empat) Kelurahan Kecamatan Kota Tangah Kota Padang  tersebut.

“Tindakan BPN Kota Padang ini sangat bertentangan dengan Surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor : 1692/50/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 yang mewajibkan Kantor Pertanahan Kota Padang untuk melakukan pengukuran secara kadastral terhadap objek perkara Putusan Landraad No. 90/1931 dan memperoses permohonan hak masyarakat terhadap penguasaan fisik di atas tanah negara bekas Recht van Eigendom No. 1794 di luar bidang tanah objek perkara dalam Putusan Landraad No. 90/1931,” tegas Vino.

Vino Oktavia mengatakan, tindakan ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang adalah demi memenuhi kehendak Lehar yang mengaku sebagai ahli waris Maboet, sehingga banyak fakta yang telah diabaikan dan dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Padang.

“Sampai saat ini Lehar tidak pernah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan bahwa kaum ahli waris Maboet memiliki tanah kaum seluas ± 765 hektar yang berada di 4 (empat) Kelurahan Kecamatan Kota Tangah Kota Padang,” kata Vino Oktavia.

BACA JUGA:  Dilaporkan Hilang, Tim Gabungan Polres Pasaman Temukan Asdel Dalam Kondisi Lemah

Kecuali kata Vino Oktavia, sebatas tanah objek perkara dalam Putusan Landraad No. 90/1931 yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan bukanlah di 4 (empat) Kelurahan Kecamatan Kota Tangah Kota Padang sebagaimana klaim dari Lehar selama ini;

“Forum Tigo Sandiang yang mewakili masyarakat meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar menindak tegas Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang berserta pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Padang,” tegas Vino Oktavia.

Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam “praktek mafiatanah” yang telah merugikan masyarakat dan negara atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 1794 Surat Ukur No. 30/1917 yang berada wilayah di Kota Padang.

 

Sumber : https://indeksnews.com/2019/08/29/765-hektar-tanah-negara-diklaim-para-mafia-kepala-bpn-kota-padang-dilaporkan/

Facebook Comments

loading...