Beranda Daerah “Lawan” Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra Siapkan Pengacara dan Tempuh...

“Lawan” Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra Siapkan Pengacara dan Tempuh Jalur Hukum

Dodi
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra bersama ketua tim kuasa hukum Vino Oktavia (Ist)
Beritanda1Rekomendasi pemberhentian Dodi Hendra dari jabatan Ketua DPRD yang dikeluarkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, memantik perlawanan dari kader partai Gerindra itu secara hukum.
Kendati wakil ketua BK DPRD Kabupaten Solok,  Dian Anggraini berdalih tidak ada intervensi dari pihak manapun Ketika BK mengambil keputusan terkait rekomendasi tersebut, namun  Dodi Hendra  menjawabnya dengan mempersiapkan Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Vino Oktavia, SH, MH, Dasmi Delda, SH, MH, dan Feri Ardila, SH.
Selain Tim Kuasa Hukum dari personalnya, Partai Gerindra juga menyiapkan kuasa hukum. Hal itu ditegaskan Dodi Hendra dan Vino Oktavia dalam jumpa pers di Kabupaten Solok, Sabtu  (21 Agustus 2021 2021).

Terkait itu, Ketua tim kuasa Hukum, Vino Oktavia, menilai rekomendasi yang dikeluarkan BK melalui Rapat Paripurna DPRD, Jumat (20 Agustus 2021), sangat aneh dan janggal.

Menurutnya, publik telah sama-sama tahu, bahwa Dodi Hendra disidang oleh BK DPRD karena mosi tak percaya yang diajukan oleh 22 Anggota DPRD Kabupaten Solok, dengan dugaan arogan, otoriter, tidak membagi kewenangan dan tidak kolektif kolegial.

Namun dalam putusannya, BK justru mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sebagai Ketua DPRD dengan alasan lain pelaporan dari salah seorang guru karena menilai Dodi Hendra melakukan intimidasi dan intervensi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.

“Rekomendasi BK ini, sudah terang benderang menargetkan dan memaksakan klien kami bersalah. Publik bisa menilai, dan hanya mengetahui, bahwa Dodi Hendra disidang BK DPRD dengan alasan mosi tak percaya. Tetapi keputusannya justru karena dugaan intervensi. Bahkan, tuduhan intervensi dan intimidasi itu, akibat kasus pada tahun 2020, saat Dodi Hendra belum menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok. Sebab, Dodi Hendra baru menjadi Ketua DPRD pada 13 Februari 2021,” tegasnya.

BACA JUGA:  Gila, Polres Siak Tangkap Pelaku Pengedar dan Narkoba Dalam Jumlah Besar

Vino Oktavia yang merupakan Direktur LBH Padang periode 2010-2015 itu, juga menegaskan bahwa Timnya akan memgusut tuntas seluruh kejanggalan dan potensi pelanggaran yang terjadi. Mulai dari proses pengajuan mosi tak percaya, sampai lahirnya rekomendasi dari BK untuk pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok. Jangan sampai ada gejolak publik akibat hal ini sebuah tindakan yang sudah direncanakan, didesain dan ditargetkan sejak awal.

“Jika dalam prosesnya ditemukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan hak-hak klien kami sebagai ketua DPRD, tentu akan kita tempuh jalur hukum. Ssampai hari ini, Dodi Hendra masih secara sah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dirinya. Rekomendasi BK masih dalam proses dan belum berkekuatan hukum tetap. Mungkin akan ada kejutan-kejutan yang akan muncul dalam minggu depan, kami masih dalam proses. Kita harapkan Pemprov Sumbar agar tidak gegabah dalam menyikapi persoalan di DPRD Solok ini,” bebernya.

Sementara itu, Dodi Hendra menyampaikan permohonan maaf terhadap masyarakat Kabupaten Solok atas berbagai kejadian yang terjadi di tubuh DPRD dalam beberapa waktu terakhir. Namun dipastikannya, dinamika tersebut merupakan salah satu bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Solok. Bukan sekadar kepentingan pribadi.

“Saya minta masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang bisa menambah keruh suasana, Kita yakin polemik ini akan tuntas dan jelas mana yang salah dan mana yang benar,” himbaunya.

Sebelumnya, kabupaten Solok relative heboh manakala Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Jumat (20/8/2021).

Rekomendasi pemberhentian Dodi Hendra yang berasal dari Partai Gerindra tersebut, tertuang dalam Keputusan BK Nomor 175/01/BK/DPRD/2021 tentang sanksi pelanggaran kode etik.

BACA JUGA:  PBK Program Kemnaker Dimulai, 176 Pemuda Pasaman Ikuti Pelatihan di BLK Lubuk Sikaping  

Sumber: IndekNews.com

Artikel sebelumyaKebakaran di Kota Solok, Tujuh Petak Toko Ludes Dilalap Sijago Merah
Artikel berikutnyaResapi Ideologi Marhaenisme, GMNI Pasaman Terjun Langsung Ke Sawah