Beranda Pilkada KPU Kabupaten Solok Nilai Dalil Iriadi Dalam Sidang DKPP Kabur

KPU Kabupaten Solok Nilai Dalil Iriadi Dalam Sidang DKPP Kabur

KPU kabupaten Solok
idang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar secara virtual terkait pelanggaran kode etik yang diadukan oleh kuasa hukum calon Bupati Solok Iriadi dengan teradu KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok, Kamis (4/2)

Beritanda1—Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Dr.Yusrial menegaskan, menolak semua dalil yang diajukan oleh pengadu dalam sidang  pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4 Februari 2021).

Pihaknya menilai, dalil yang diajukan oleh calon Bupati  Solok Iriadi Datuak Tumanggung melalui kuasa hukumnya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli tersebut semuanya kabur dan mengada-ada.

“Bahkan dalam pengaduan yang diajukan oleh pengadu, petitumnya tidak jelas bahkan tidak ada. Lantaran itu, kami meminta kepada majelis DKPP untuk menolak pengaduan dari para pengadu,” ucap Yusrial.

Senada dengan itu, Ketua KPU Kabupaten Solok Gadis M berharap, majelis dapat menerima eksespsi yang disampaikan oleh pihak teradu dalam sidang tersebut. “Selain itu, pihaknya berharap kepada DKPP untuk juga merehabilitasi nama baik teradu atas persoalan ini,”ujar Gadis.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Solok divisi pengawasan dan penindakan Mara Prandes mengungkapkan, terkait adanya laporan DKPP oleh Iriadi, Bawaslu kabupaten Solok sudah memberikan penjelasan dalam persidangan.

Menurutnya, Bawaslu berpedoaman kepada pasal delapan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 2 tahun 2020. Dalam hal ini, siapa saja yang menjadi penasehat hukum (PH) dari pemohon atau termohon, boleh-boleh saja, sepanjang PH tersebut adalah advokat, ada berita acara sumpah, ID card (tanda pengenal identitas) yang berlaku, serta surat kuasa khusus.

“Kami menilai  dalil yang diadukan tersebut kabur dan mengada-ada. Sedangkan untuk hasil sidang kami serahkan saja kepada majelis persidangan DKPP,” katanya menyudahi.

Redaksi

BACA JUGA:  Wujudkan Jalan Kambang-Muara Labuh, Bupati Hendrajoni Minta Arahan Jokowi