Ketua Bawaslu RI: Kandidat Kepala Daerah Jangan Menyeret ASN ke Ranah Politik

Bawaslu
Ketua Bawaslu RI Abhan, didampingi Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Epitrimen, dan Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison menggunting pita di sela-sela peresmian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Sabtu (25 Juli 2020).

Beritanda1– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan menegaskan, bakal calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 agar tidak menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik.

 

Menurutnya, para kandidat, terutama calon Petahana, harus turut menjaga netralitas ASN. Potensi kerentanan pengerahan abdi negara itu, cenderung dilakukan para incumben. Apalagi dari 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020, sebanyak 200 diantaranya diikuti Petahana.

“Tapi tak tertutup juga pengerahan itu dilakukan para calon selain Petahana,” katanya pada wartawan usai meresmikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Sabtu (25/7).

Kedatangan Abhan sekaligus sebagai kunjungan kerja Bawaslu RI ke Sumatera Barat. Kehadirannya ke Pesisir Selatan, turut didampingi Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Epitrimen beserta jajaran dan Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison.

Ia menyebutkan, penyeretan ASN ke ranah politik praktis, baik di ajang Pilkada maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) merupakan persoalan klasik yang terus berulang. Persoalan tersebut, kata dia, terus terjadi di setiap perhelatan.

Selain terhadap kandidat, Bawaslu juga menekankan agar ASN dapat menjaga netralitas sendiri. Jangan sampai ikut terseret ke ranah politik praktis, dengan alasan apa pun. Sebab, netralitas ASN dalam pesta demokrasi sudah diatur Undang-undang (UU).

“Salah satunya adalah Pasal 6 UU ASN nomor 5 tahun 2014. Kemudian netralitas tersebut juga telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU Pilkada,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kecenderungan terseretnya ASN ke pusaran politik praktis seperti Pilkada, sebagian besar dipengaruhi janji jabatan dari salah satu pasangan bakal calon, seperti halnya jika seandainya terpilih menjadi kepala atau wakil kepala.

Karena alasan itu, Bawaslu mengajak semua pihak untuk melaporkan jika terdapat adanya indikasi keterlibatan ASN dan penyelenggara negara yang dilarang lainnya, ikut dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Pengawasan partisipasitif dari masyarakat sangat diharapkan demi terlaksananya Pilkada secara baik.

BACA JUGA:  KPU Kabupaten Solok Tetapkan Nomor Urut Tiga Paslon Pilkada 2020, Ini Urutannya

Bagi yang melanggar netralitas, kata dia, bisa dikenakan sanksi dalam bentuk administrasi hingga pidana. Penetapan sanksi tergantung dari bentuk tindak pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN.

Hingga Juni 2020, Bawaslu dalam situs resminya merilis sebanyak 369 kasus pelanggaran netralitas ASN terkait Pilkada 2020. Mayoritas, atau sebesar 33 persen dilakukan pejabat tinggi di daerah yang bakal melaksanakan Pilkada.

Adapun kategori yang dilanggar adalah kampanye di media sosial. Pemasangan baliho salah satu pasangan kandidat dan kegiatan yang berpihak pada salah satu pasangan calon.

“Jadi, masyarakat atau siapa saja yang melihat pelanggaran itu, jangan takut untuk melaporkannya ke Bawaslu,” paparnya.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...