Jurnalisme Baik Akan Hilang Ditelan Amuk Ombak Disinformasi, Karam di Dasar Mesin Pencari

Adek Media Roza
Adek Media Roza

Oleh: Adek Media Roza

Postingan saya beberapa hari lalu ihwal berita gratisan mendapat respon beragam dari sejumlah teman. Salah satunya, Bagja Hidayat—teman sekantor saat saya bekerja di Tempo (2003-2014), menanggapi di blognya, dengan judul Media dan Publik.

Ia menyoroti dua hal yang dianggap bermasalah dalam tulisan saya, yaitu: 1) Berita bagus harus berbayar dan 2) Publik tak usah cerewet jika hanya mendapatkan berita gratis. Ada harga ada rupa. Tulisan Bagja ada di link ini: https://bit.ly/3gDN6nR

Berbeda dengan tulisan saya yang lebih pantas disebut gerundelan, Tulisan Bagja kaya dengan referensi historis, praksis, dan teoretis. Ia mulai bercerita dengan kisah para nelayan Inggris, menjelaskan konsep Fourth Estate (Edmund Burke), menceritakan inisiatif media bernama Taz di Jerman, lalu mengutip Milan Kundera, Paul Collier, dan Youval Harari.

Sebelum menanggapi poin pertama, soal media berbayar, saya ingin mengklarifikasi dan menyoroti sedikit hal yang menurut saya kurang tepat atau kurang konsisten dari tulisan Bagja, sekaligus memberi jawaban atas poin kedua yang menjadi perhatiannya. Jadi, saya akan mengutip tulisannya dan langsung menjawab:

Kutipan pertama: “Dua poin ini juga berangkat dari anggapan bahwa media adalah sebuah organisasi yang suci sehingga publik mestinya menurut saja apa yang disajikan media pasti benar. Anggapan ini cacat karena menempatkan publik sebagai entitas yang beku, pasif, dan mengabaikan prinsip penting media bahwa informasi adalah hak setiap orang.”

Bagi saya, media jauh dari kesucian, karena perusahaan media tidak mempekerjakan malaikat. Saya masih percaya pada apa yang diajarkan para guru jurnalistik di Tempo, yaitu kebenaran ada di tempat atau pada orang yang tidak kita sukai sekalipun, demikian juga sebaliknya. Justru gerutuan saya lahir dari fakta betapa tidak suci dan rombengnya paktik jurnalistik di sejumlah perusahaan media kita.

Itu sebabnya saya menganjurkan siapapun untuk memasukkan berita sampah pada tempatnya dan meninggalkan medianya. Buat saya, dua hal ini adalah wujud kecerewetan tertinggi, yang bisa membuat media tersentak bahwa mereka keliru. Saya juga mendorong konsumen berita berbayar—yang produknya seharusnya lebih baik dibanding gratisan—untuk cerewet, membandingkan dengan media luar negeri, dan memberi masukan demi perbaikan produk jurnalistik.

BACA JUGA:  Menyempurnakan Pengabdian

Kutipan kedua: “Apakah koran dan majalah mereka gratis? Ya, untuk para pemilik saham. Taz, misalnya, mendistribusikan 350.000 korannya tiap pagi ke rumah 300.000 pemilik saham mereka.”

Kutipan ketiga: “Apa jadinya jika berita dipagari dengan akses yang tertutup, misalnya, tembok pembayaran? Distribusi berita akan menjadi tidak adil. Hanya segelintir orang yang punya uang yang akan bisa mengaksesnya.”

Dua penggalan di atas menunjukkan ketidakkonsistenan. Ya, koran gratis bagi pemilik saham. Dan tentu saja untuk memiliki saham, publik harus mengeluarkan uang. Bagi saya, ini hanyalah bentuk lain “pemagaran” berita yang ditentang oleh penulisnya. Hanya yang memiliki uang yang bisa membeli saham. Tapi, bisa jadi saya keliru. Bisa jadi Taz memiliki situs web gratis yang memuat semua berita di edisi cetaknya sehingga bisa diakses siapapun.

Lalu, mengapa berita (bagus) harus berbayar? Kita semua sepakat ada biaya untuk menghasilkan berita. Apalagi, di tengah banjir informasi, kerja jurnalis bukan sekadar menyampaikan berita, tapi memilah mana yang akurat dan sesuai dengan kepentingan publik. Besarnya tanggung jawab itu seiring dengan pengelompokkan masyarakat dalam beragam profesi. Dari profesi itu, tiap orang mendapatkan imbalan atas apa yang ia kerjakan, dan dapat dituntut secara hukum (tidak hanya moral) atas pekerjaannya.

Yang membedakan saya dengan Bagja adalah siapa dan bagaimana prosedur mengumpulan dana untuk pembiayaan produksi berita. Bagja memberi contoh model pembiayaan Taz di Jerman, yang mengandalkan partisipasi publik untuk memiliki saham media tersebut. Dengan demikian, pemilik saham memiliki kontrol atas media dan mendapat berita secara berkala.

Soal saham, dalam tulisan opininya tahun lalu, Purwanto Setiadi—juga senior saya di Tempo—mengutip Julian Cage (Saving the Media), yang mengusulkan pembagian kekuasaan yang seimbang tanpa berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dengan demikian, media bisa berdiri untuk kelompok yang lebih luas. Mas Pur, demikian saya menyapanya, juga menyebut inisiatif crowdfunding. Ini yang antara lain dilakukan the Guardian. Jika Anda membuka website media itu, ada permohonan untuk menyumbang sesuai kemampuan. Opini Mas Pur bisa dibaca di link ini: https://bit.ly/2XiWhTd

BACA JUGA:  Penguatan Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Melalui Pendampingan Penggunaan Teknologi di Era Digital

Di sejumlah negara, selaras dengan semangat Bagja, pemerintah menanggung biaya jurnalistik sejumlah organisasi media. Inggris dan Australia adalah salah duanya. Pemerintah membiayai operasional BBC dan ABC, tapi kedua outlet itu sedapat mungkin independen dan menjadi nyamuk pers yang membuat pengang kuping pemerintah. Di Indonesia, dengan segala “karakteristik”-nya, uang pajak kita membiayai TVRI, RRI, dan Antara.

Lalu, mengapa saya menganjurkan sistem langganan berbayar? Bagi saya, dari mana pun sumber dananya, sejauh diperoleh dengan cara yang benar, tidak menjadi masalah, apakah itu dengan skema kepemilikan saham, donasi “tanpa syarat” dari konglomerat, atau anggaran negara. Yang penting adalah jurmalisme bisa terus melayani publik serta perusahaan media dan pekerjanya bisa hidup layak.

Lagi, mengapa saya menganjurkan sistem langganan berbayar? Karena inilah insiatif yang sudah dijalankan saat ini, dan saya merasa perlu mendukungnya. Ya, sesimpel itu. Ini adalah inisiatif yang lahir dari babak-belurnya media kita menghadapi disrupsi teknologi, yang membuat media massa seolah tampak tak relevan dalam tata ekonomi dan sosial dalam satu dekade terakhir.

Apakah skema berbayar akan sukses seperti halnya pengalaman the New York Time? Saya tidak tahu. Apakah model crowdfunding cocok diterapkan di Indonesia? Saya pun tidak tahu. Lalu bagaimana dengan kepemilikan saham? Seingat saya, saham Tempo diperdagangkan di bursa efek, tapi saya tidak tahu performanya. Singkat kata, apakah publik kita tertarik? Saya pun tidak tahu.

Model bisnis dan pembiayaan memang menjadi tantangan pengelola media saat ini. Di Indonesia, belum ada model yang teruji. Semua masih meraba. Bahkan, tahun lalu, seorang petinggi media yang perusahaannya tampak baik-baik saja, menjawab pertanyaan saya tentang model bisnis dengan singkat: “jika Anda tahu model yang tepat, tolong beritahu saya!”

BACA JUGA:  Pentingnya Sinergitas Untuk Peningkatan Kualitas Minyak Atsiri Produksi Petani Di Sumbar

Problem pada sistem berbayar, seperti uraian Bagja, memang serta merta membangun pagar dan memisahkan mereka yang mampu berlangganan dan tidak. Dengan sistem saham—tapi tidak seperti Taz yang hanya menyediakan korannya bagi pemegang saham, crowdfunding dan biaya negara, semua orang bisa mengaksesnya secara serta merta.

Jika itu masalahnya, sistem berbayar pun bisa memperluas jangkauannya. Dengan basis pelanggan yang kian besar, bukan tidak mungkin secara bertahan biaya langganan menurun, bahkan bisa menjadi gratis bila modal yang dikumpulkan bisa menjadi dana abadi, dan media bisa mencari sumber pemasukan lain yang lebih berkelanjutan. Tapi tentu saja ini bukan sebuah proses yang serta merta.

Lebih jauh, saya melihat untuk beberapa waktu ke depan, sistem berbayar menjadi pembeda antara media yang menyajikan jurnalistik berkualitas dan lautan informasi sampah di luar sana. Bagi saya, kerja-kerja jurnalisme yang baik perlu biaya yang luar biasa mahal (untuk tidak mengatakan sangat sulit) untuk mengikuti logika mesin pencarian atau trending media sosial. Maka media harus membuat pembeda, memperkuat kapasitas, termasuk kepercayaan publik dari lingkar terkecil—yang mampu berlangganan.

Meski hanya memiliki 300 tentara, seorang panglima idealis mungkin akan mengerahkan seluruhnya untuk menerjang 300 ribu pasukan lawan. Tapi seorang pragmatis menganggap upaya itu bak menyiram laut dengan satu truk gula. Jurnalisme baik akan hilang ditelan amuk ombak disinformasi, karam di dasar mesin pencari. Di sini saya kira akar filosofis gerundelan saya. Saya memilih jalan panjang penuh kompromi, walau pada akhirnya, Leonidas dan pasukan Spartannya akan terus diingat hingga ribuan tahun ke depan.

**Penulis: Kandidat Doktor Jurusan Ilmu Komunikasi University of Technology Sidney

 

Facebook Comments

loading...