Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Pasaman Ajukan Judicial Review ke MK Terkait UU Pilkada

Rapat Evaluasi Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi Pemilu April 2019, dan evaluasi terkait aturan pilkada sesuai dengan UU no 10 tahun 2016 yang digelar oleh Bawaslu kabupaten Pasaman, Kamis (29/8).

LUBUK SIKAPING–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman mulai mempersiapkan diri hadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September tahun 2020 mendatang. Bahkan, untuk mensukseskan Pilkada tahun depan, Bawaslu Pasaman menggelar Rapat Evaluasi Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi Pemilu April 2019, Kamis (29/8).

“Sengaja kita gelar rapat evaluasi ini, biar nampak dimana sisi kelebihan dan kekurangan kita sebagai pengawas prosesnya Pemilu. Nantinya, jika ada celah-celah kekurangan, inilah yang kita perbaiki dalam Pilkada 2020 mendatang. Biar proses Pilkada tambah mantap,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Kamis (29/8).

Rini menyebutkan, secara umum, proses Pemilu serentak 17 April 2019 lalu berjalan aman dan lancar. Hanya saja, Bawaslu mencatat, ada 28 point dalam Undang Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang harus diubah dan disesuaikan.

“Hadapi Pilkada 2020 nanti, perlu UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada direvisi. Sebab dengan menjalankan UU itu, fungsi kewenangan lembaga pengawas Pemilu terancam kurang optimal dalam menjalankan tugas di Pilkada 2020,” ujar Rini.

“Kami inginnya kewenangan Bawaslu tetap sama seperti saat Pemilu 2019 yang mengacu UU No 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu). Kalau yang dipakai di Pilkada nanti mengacunya ke UU No 10 Tahun 2016, kewenangannya berubah. Jadi kurang optimal,” sebut Rini.

Rini menyampaikan, bahwa ada beberapa kelemahan terkait tugas Bawaslu yang diatur dalam UU Pilkada. Kelemahan itu antara lain di UU itu disebutkan kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu.

Jika mengacu ke UU Pemilu, kewenangan Bawaslu mampu menggelar sidang pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu. Selain itu dalam UU Pilkada jangka waktu yang diberikan Bawaslu dalam menangani atau memproses dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan peserta juga terbatas, hanya lima hari atau lebih pendek dari UU Pemilu yang mencapai 14 hari kerja.

BACA JUGA:  226 Orang Warga Pessel Positif Covid-19, Hari Ini Bertambah 4 Orang

“Kelemahan-kelemahan ini yang harus direvisi. Kewenangan Bawaslu akan alami kemunduran dan tidak maksimal. Sedangkan proses pembuktian adanya pelanggaran jadi tidak mudah karena waktunya sangat pendek,” lanjut Rini.

Rini menegaskan, Bawaslu secara umum yang menggelar Pilkada 2020 tidak sepakat jika UU Pilkada diterapkan. Maka dari itu ada beberapa Bawaslu daerah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Bawaslu Sumatra Barat sudah mengajukan judicial review ke MK. Ada 28 item yang diajukan. Kami minta ini kita gawangi bersama-sama, biar proses Pilkada 2020 nanti berjalan lancar,” pungkas Rini Juita.

Pada Kegiatan Rapat Evaluasi ini, dihadiri oleh 30 orang awak media cetak maupun online dan 20 orang para ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman.

Reporter: MA

Editor: MALIN MARAJO

Facebook Comments

loading...