Hadiri Rapat Paripurna DPRD Pasaman, Yusuf Lubis: Alhamdulillah, Kita Memperoleh Opini WTP

Pasaman
Hadiri rapat Paripurna DPRD, Bupati Pasaman beri salam kepada pimpinan DPRD setempat, Selasa (30 Juni 2020)

Beritanda1 – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pasaman gelar rapat Paripurna Ke-XI dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Pasaman tentang  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah) tahun 2019, Selasa (30 Juni 2020) di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping.

Sidang yang dipimpin ketua DPRD Pasaman Bustomi, SE dan Wakil Ketua I DPRD Pasaman Dany Ismaya, SP, dihadiri langsung Bupati pasaman Yusuf Lubis bersama Sekda Drs. H. Mara Ondak, Sekwan Jhonneri, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala-kepala OPD, sejumlah LSM dan Wartawan.

Rapat Paripurna Ke-XI dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Bustomi, SE, dan dilanjutkan oleh Bupati Pasaman menyampaikan penjelasan Bupati Pasaman terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019.

Terkait itu,  Bupati H. Yusuf Lubis menyampaikan, dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini, pihaknya telah melalui beberapa tahapan, yang di awali dari proses penyusunan laporan keuangan oleh masing-masing OPD dengan mengacu kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

Rapat
Suasana rapat Paripurna DPRD Pasaman dihadiri bupati Yusuf Lubis

Pada tahapan selanjutnya, kata Yusuf Lubis, dilakukan proses konsolidasi oleh PPKD selaku pengelola keuangan daerah dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh OPD sehingga dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah.

“Laporan keuangan pemerintah daerah telah melewati proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujar Bupati Pasaman.

Yusul Lubis menyampaikan,  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman selama 34 (tiga puluh empat) hari sejak penyerahan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasaman pada tanggal 31 Mei 2020.

“Laporan hasil pemeriksaan dari BPK telah kita terima pada tanggal 25 Juni 2020 dan Alhamdulillah kita memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terang Yusuf Lubis.

BACA JUGA:  Dekat Dengan Masyarakat Pasaman, Rahmat Saleh Nasution Makin Dicintai

WTP merupakan yang ketujuh kalinya kita terima sejak tahun 2013 sampai dengan 2019. Semoga dengan dukungan dari pimpinan dan anggota dewan, hal ini dapat dipertahankan untuk masa yang akan datang.

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan yang berisi penjelasan terhadap setiap komponen laporan keuangan secara lebih rinci.

“Semoga Rancangan Peraturan Daerah ini akan dapat kita bahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD yang pada akhirnya dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Yusuf Lubis.

Reporter:  Afrizal

Facebook Comments

loading...