Hadapi New Normal, Anggota DPRD Sumbar Donizar Minta Pemerintah Perhatikan Pondok Pesantren

Donizar
nggota DPRD Donizar saat koordinasi dengan Kemenag Provinsi Sumbar

Beritanda1 – Menjelenang dilaksanakannya konsep New Normal di sejumlah Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumbar diminta agar mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan agar lebih cepat mendeteksi virus corona melalui pengetesan swab massal, termasuk menambah jumlah tenaga kesehatan.

Terkait harapan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Donizar serta merta meminta kepada pemerintah Provinsi agar juga memperhatikan pondok-pondok pesantren di wilayah Sumbar. Alasannya, karena 80 persen pesantren di ranah minang ini adalah milik swasta.

Diakui Anggota FPRD Sumbar itu, keberadaan pondok pesantren berada di kewenangan pemerintah pusat melalui Kemenag Provinsi, tetapi tentunya kemampuan pemerintah pusat untuk memperhatikan semua sisi tentu tidak mungkin, butuh dukungan dari Pemprov dan Pemkab atau kota yang ada di Sumbar.

” Mungkin nanti bisa dibagi tanggung jawab sarana dan prasarana antara Pusat, Pemprov dan Pemkab/kota. Karena dengan perhatian kita terhadap pondok pesantren sangat sesuai dengan falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”,” ujar Donizar, (29/5/2020) di Padang.

Donizar yang merupakan tokoh muda asal Pasaman itu, sangat mengharapkan agar semua pihak (pemprov dan kab/kota) bisa mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dengan menyentuh semua pondok pesantren yang ada di Sumbar.

Reporter: Afrizal

Facebook Comments

BACA JUGA:  Positif Terinfeksi Corona, Pasien Pertama Dharmasraya Menjalani Isolasi di RSUD Sungai Dareh
loading...