Gelar Aksi Damai ke DPRD Kab. Solok, Aliansi Mahasiswa Solok Sampaikan Empat Tuntutan

56
AROSUKA–Sedikitnya sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Solok menggelar aksi damai menolak revisi UU KPK dan RKUHP, dengan
mendatangi gedung DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Senin (30/9).
Kedatangan para pendemo yang berasal dari BEM UMMY Solok, BEM Akper YPTK Solok dan HMI Cabang Solok tersebut, sekitar pukul 11.00 Wib. Rombongan dikawal oleh Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan sejak mulai melaksanakan long march dari Taman Hutan Kota Arosuka sampai ke dalam gedung wakil rakyat setempat.
Mahasiswa yang melakukan aksi damai dengan berjalan sembari menyampaikan orasi di kawasan Tugu Ayam Kukuek Balenggek Arosuka. Para mahasiswa mulanya  berkumpul di Kampus Ummy Kotobaru sekitar pukul 10.00 Wib. kemudian dengan mengendarai motor menuju Arosuka dengan pengawalan Satlantas Polres Solok.
Begitu sampai di kawasan Taman Hutan Kota Arosuka, mahasiswa kemudian dengan tertib melakukan longmarch dikawal petugas kepolisian dan aparat keamanan lainnya menuju kantor DPRD  Kabupaten Solok.
Setiba di gedung DPRD, para mahasiswa yang sudah ditunggui belasan anggota DPRD langsung melakukan orasi. Belasan anggota DPRD yang menanti kehadiran para pendemo diantaranya ketua Jon Firman Pandu, Wakil Ketua Renaldo Gusmal dan Lucky Effendi, pimpinan fraksi Gerindra Hafni Hafiz, ketua fraksi PAN dan Demokrat, Ivoni Munir dan Efdizal serta Aurizal.
Para mahasiswa tampak membawa spanduk dan alat peraga berupa kertas betuliskan sejumlah tuntutan. ” Para wakil rakyat kami yang ada di DPRD, tolong sampaikan tuntutan kami ke pusat,” teriak salah seorang koordinator lapangan aksi mahasiswa dalam orasinya.
Belum puas berorasi, para mahasiswa kemudian meminta melakukan audiensi dengan para wakil rakyat di daerah itu. Audiensi penyampaian tuntutan berlangsung di ruangan sidang DPRD. Selain disambut belasan anggota DPRD, Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan juga tetap berjaga-jaga mengawasi aksi damai mahasiswa.
Sedikitya ada empat poin tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Solok yang disampaikan kepada DPRD. Pertama, perihal penolakan terhadap revisi UU KPK yang dianggap hanya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Kedua, menuntut negara untuk mengusut dan menyelediki elit-elit yajg bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia. Ketiga, menuntut Polri mengusut tuntas penembakan aktivis (demonstran) di Kendari ketoka terjadinya aksi masa penolakan revisi UU KPK tgl 26 September 2019. dan ke empat, meminta DPRD Kabupaten Solok menyatakan sikap mencabut UU KPK dan menolak RUU KUHP secara lisan dan tulisan di media dan menyampaikannya secara resmi ke DPR RI.
Menanggapi tuntutan dan pernyataan sikap mahasiswa, Ketua DPRD Jon Firman Pandu memastikan akan menyampaikan tuntutan Aliansi Mahasiswa Solok ke DPR RI dan Pemerintah Pusat. “Kami akan sampaikan dan akan menyurati DPR RI dan Presiden soal tuntutan ini,” ucap politikus Gerindra tersebut.
Hingga pukul 13.00 WIB siang, pertemuan antara mahasiswa dan DPRD Kabupaten Solok berlangsung alot dan tertib di ruang sidang utama. Para mahasiswa meminta pimpinan DPRD  menandatangani surat pernyataan bersama, terkait penyampaian aspirasi tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Moment tersebut juga dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk menduduki kursi empuk anggota dewan yang kerap kontroversial tersebut.
Reporter: MALIN MARAJO
BACA JUGA:  Diikuti 12 Tim, Kejuaraan Volly Dandim 0310/SS Ditabuh
Loading...
loading...