Fraksi Nasdem Optimis RUU PKS Disahkan, Lisda Hendrajoni: Ini Sudah Komitmen NasDem

Anggota DPR RI Komisi VIII Lisda Hendrajoni Fraksi NasDem.
Anggota DPR RI Komisi VIII Lisda Hendrajoni Fraksi NasDem.

Beritanda1 – Fraksi Nasdem DPR RI tetap komitmen dan optimis untuk melanjutkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-undang.

 

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem, Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menegaskan, pihaknya
akan terus memperjuangkan demi kepentingan dan melindungi masyarakat.

” Terutama kaum perempuan dan anak-anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual,” ujar Lisda di Jakarta, Jumat (3/7).

Meskipun ada upaya dari beberapa oknum yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU tersebut, Srikandi NasDem ini mengaku tidak gentar, mengingat RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak dari para pelaku kekerasan seksual yang semakin menjadi-jadi saat ini.

“Kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), kami pastikan itu dari oknum pribadi yang bersangkutan. Fraksi NasDem di Komisi VIII, masih optimis dengan pengesahan RUU tersebut, dan bakal terus memperjuangkannya,” tegasnya.

Soal kenapa pihaknya ngotot
memperjuangkan RUU PKS, tak lain karena angka Kekerasan seksual setiap tahunnya terus meningkat di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data Komnas Perempuan dari 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya pada 2019 mencapai 431.471 kasus. Bahkan, laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419. Artinya kasus ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak, dan sampai kapan kita harus menunggu,” ucapnya.

Bahkan data terparah menurut Istri Bupati Pesisir Selatan itu, terjadi pada 2001 sampai 2011, tercatat sebanyak 35 kasus kekerasan seksual setiap harinya.

“Sebenarnya tidak ada alasan RUU PKS sulit untuk di sahkan, karena data-data tersebut sudah terpampang dengan sangat jelas betapa para pelaku kejahatan seksual leluasa di Indonesia. Salah satu cara untuk menghapusnya, adalah dengan penerapan UU PKS,” katanya menegaskan.

BACA JUGA:  Polri Masih Tutup Pelayanan SIM-STNK Sampai 29 Juni 2020

Sebelumnya sempat beredar kabar, salah seorang anggota DPR RI dari Komisi VIII mengusulkan untuk mencabut RUU PKS dari Prolegnas 2020. Namun, kabar tersebut dibantah langsung oleh Fraksi Nasdem di Komisi VIII, bahwasanya usulan pencabutan tersebut adalah pribadi dari anggota DPR yang bersangkutan, bukan atas nama Komisi.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...