DPRD Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun 2019

Teken
Menyusul disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 menjadi Perda, bupati Solok H. Gusmal bersama pimpinan DPRD Jon Firman Pandu, Renaldo Gusmal dan Lucky Efendi teken berita acara pengesahan ranperda dimaksud, Jumat (17/7) di Arosuka

Beritanda1 – DPRD Kabupaten Solok mengesahkan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 menjadi Perda (Peraturan Daerah).

 

Pengesahan itu ditandai dengan penandatangan Berita Acara Persetujuan Penetapan oleh Pimpinan DPRD Jon Firman Pandu, Renaldo Gusmal dan Lucki Efendi bersama Bupati Solok H. Gusmal, dihadapan sidang Paripurna, Jum’at (17/7) di Arosuka.

Menyusul persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 tersebut, Bupati Solok dihadapan Forkopimda, Sekda Azwirman dan sejumlah kepala SKPD menyampaikan terimakasih atas  perhatian  dan kesungguhan dalam mengkaji serta membahas materi atau substansi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019.

Gusmal menyampaikan itu karena melihat dari setiap pendapat atau pemikiran yang disampaikan anggota DPRD, yang  diformulasikan kedalam bentuk saran, maupun kritikan yang membangun demi penyempurnaan pelaksanaan APBD untuk tahun mendatang. “ Kami berharap dalam momen pertanggungjawaban ini, semakin memperkuat kemitraan pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Solok dalam membangun daerah yang lebih baik,” ungkapnya.

Sambutan
Bupati Solok Gusmal menyampaikan sambutan atas persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

Sebelumnya, Arlon dalam membacakan laporan tim perumus  terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Solok menyampaikan hasil Pembahasan komisi I,II dan III serta gabungan komisi dengan sejumlah  rekomendasi  Komisi I diantaranya, penganggaran pengadaan 1 Unit Mobil Daimas dan 2 Unit Truk Damkar, Penyediaan buku elektronik gratis (ebook / Pdf) yang dapat dimiliki oieh masyarakat.

Komisi I juga merekomendasikan pembuatan baliho ajakan gemar membaca dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat,mengadakan seminar, pelatihan atau kegiatan lain tentang bedah buku, serta pengkajian kembali  tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan untuk diturunkan tarifnya.

Arlon menyampaikan rekomendasi  Komisi II, agar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk melakukan penertiban bangunan-bangunan liar  yang belum memiliki IMB, serta mengkaji ulang  pengalihfungsian Gedung Promosi Nagari Salayo.

BACA JUGA:  Tingkatkan Kualitas Produksi, Pelaku IKM Ikuti Pelatihan GMP

Dipaparkan, dalam peningkatan PAD, Pemerintah Daerah agar menganggarkan Anggaran pembelian tanah untuk Pasar Kabupaten Solok, menganggarkan  pembelian Mesin Pembuatan Pakan Ikan, mengalokasikan anggaran pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang layak dan adanya jaminan kesehatan lingkungan disekitarnya serta menyediakan sarana air bersih di BPP Aripan. “ Pemda juga diminta  mendata ulang kembali  pengusaha – pengusaha yang tidak memiliki izin usaha,” sebut anggota fraksi Gerindra itu.

Bersama
Bupati Solok Gusmal foto bersama dengan pimpinan dewan selepas persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

Selanjutnya Komisi III DPRD Kabupaten solok, juga  merekomendasikan penambahan anggran pada BPBD di tahun anggaran 2021, termasuk dukungan untuk Dinas Sosial melakukan  verifikasi dan memvalidasi data DTKS, serta Dinas PUPR untuk menginventansir ruas jalan yang rusak, kemudian TAPD diminta menganggarkan secara bertahap perbaikan sarana dan prasarana 10 teminal di Kab.  Solok.

“ Komisi III juga merekomendasikan agar Dinas Komunikasi dan informasi untuk dapat berinovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kemajuan pemerintah daerah,” terangnya.

Reporter: Wezi Rismanto

Editor    : Melatisan

Facebook Comments

loading...