Beranda Birokrasi DPRD Kota Solok Tetapkan Dua Ranperda Retribusi Menjadi Perda

DPRD Kota Solok Tetapkan Dua Ranperda Retribusi Menjadi Perda

Kota Solok
Ketua DPRD Kota Solok Hj. Nurnisma menyerahkan berita acara penetapan dua Ranperda menjadi Perda kepada Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, Jum'at (23 April 2021)

Beritanda1–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menyetujui dan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hj.Nurnisma.SH, Kamis (22 April 2021).

Turut hadir dalam rapat Paripurna tersebut Walikota Solok, H.Zul Elfian Umar, Wakil Ketua DPRD Bayu Kharisma, Anggota DPRD Kota Solok, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Unsur niniak mamak, bundo kanduang serta Kepala OPD dilingkungan Pemko Solok dan undangan lainnya.

Dua Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut adalah Ranperda tentang Perubahan ke-tiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda tentang perubahan ke-tiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum.

Dalam Rapat Paripurna tersebut disampaikan juga beberapa rekomendasi dan saran setelah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh juru bicara DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh diantaranya, Agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tanah yang merupakan aset daerah yang masih terbengkalai salah satunya status tanah pulau belibis dan hibah tanah rumah gadang Dt. Bandaro hitam kel. Aro IV korong.

Kota Solok
Juru Bicara Dprd Kota Solok Rusdi Saleh Menyampaikan Paparan Dalam Rapat Paripurna Dprd Kota Solok.

Selain itu disarankan juga agar Pemerintah Daerah lebih menggali potensi-potensi baru dalam retribusi, karena dinilai masih banyak potensi yang masih bisa digali contohnya, titik objek retribusi parkir dijalan umum yang masih banyak belum tersentuh dan di minta kepada Pemerintah Daerah menertibkan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai izin.

Dalam hasil pembahasan Anggota DPRD Juga menyarankan terhadap pengelola parkir dan pengelola wc yang menunggak untuk kedepannya Pemerintah Daerah tidak menunjuk lagi pengelola parkir dan pengelola wc yang tidak menyelesaikan tunggakan dan kewajibannya, selain itu terhadap penunjukan pengelola parkir dan pengelola wc agar dilakukan dengan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:  Pelajar SD yang Hanyut di Muara Tiram Pariaman Ditemukan Meninggal

Terhadap objek agro wisata sawah solok perlu dikaji oleh Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Walikota sebelumnya telah menetapkan Perwako Nomor 1 dan 2 tahun 2021 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan tempat khusus parkir dan pelayanan parkir tepi jalan umum. yang diundang dalam berita daerah pada 21 januari 2021 sementara pelaksanaannya baru dilakukan ketika pembahasan Perda tanggal 1 s/d 4 april 2021, artinya OPD terkait lalai melaksanakan ketentuan perubahan untuk itu agar wali kota mengevaluasi kinerja OPD terkait.

Maka dengan telah dibahasnya Ranperda, khusus objek wisata pulau belibis sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat salah satunya bidang pariwisata, maka untuk Kota Solok objek wisata yang diprioritaskan pulau belibis dan batu patah puncak payo, maka DPRD merekomendasikan objek wisata pulau belibis dikelola oleh Pemerintah Daerah secara profesional, untuk meningkatkan pendapatan daerah lebih optimal, agar inner pemungut pendapatan daerah bekerja lebih maksimal.

Reporter: Wahyu Haryadi

Artikel sebelumyaNurnisma Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Keluarga Tahun 2021 di Kota Solok
Artikel berikutnyaKetua DPRD Kota Solok Nurnisma Akan Tinjau Penambahan Insenif RT dan RW