Beranda Daerah DKPP Tolak Seluruh Pengaduan Iriadi Datuak Tumanggung

DKPP Tolak Seluruh Pengaduan Iriadi Datuak Tumanggung

Pengaduan
Ketua majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm,APU membacakan putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), dengan nomor perkara 172-PKE-DKPP/XI/2020, Rabu (17/2).

Beritanda1— Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menolak pengaduan Calon Bupati Solok Iriadi Datuak Tumanggung, terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sengketa proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Solok tahun 2020.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), dengan nomor perkara 172-PKE-DKPP/XI/2020, Rabu  (17/2).

“Selain menolak seluruhnya pengaduan pengadu, DKPP juga merehabilitasi nama baik para teradu sejak putusan tersebut dibacakan,”kata ketua majelis DKPP Dr. Alfitra Salamm,APU.

Pada sidang virtual yang dipimpin langsung oleh Dr. Alfitra Salamm,APU bersama anggota Dr. Ida Budhiati, Didik Suprayitno, S.IP., M.IP tersebut juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan  Umum (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan.

Pada sidang sebelumnya, Iriadi Datuak Tumanggung melalui kuasanya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli yang merupakan Calon Bupati Solok,  mengadukan Ketua KPU kabupaten Solok Gadis M beserta anggota Jons Manedi, Yusrial, Defil dan Vivin Zulia Gusmita (teradu 1-5). Kemudian ketua badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok  Afri Memori bersama anggota Andri Junaidi dan Mara Prandes (teradu 6-8).

Sementara berdasarkan atas uraian fakta yang terungkap selama persidangan setelah memeriksa pengaduan pengadu Iriadi Datuak Tumanggung dan memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, DKPP menyimpulkan bahwa para teradu  satu sampai delapan (KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok), tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Terkait pokok aduan 412 yang melibatkan Aermadepha sebagai penasehat hukum dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada, terungkap bahwa pada bulan oktober 2019, Aermadepa sudah mengajukan permohonan sebagai advokat konsultan hukum tetap KPU Kabupaten Solok sesuai dengan prposal yang diajukannya.

BACA JUGA:  Upacara Hari Pahlawan di Pessel Khidmat, Ini harapan Bupati Hendrajoni

Pada bulan Agustus 2020, Aermadhepa juga menjadi penasehat hukum bagi KPU Kota Bukittinggi dalam kasus sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kota Bukittinggi. Kemudian pada tanggal 29 September  2020, teradu satu sampai lima (KPU Kabupaten Solok) telah melakukan klarifikasi kepada Aermadepa, terhadap statusnya sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Aermadepa kemudian memberi jawaban bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf H nomor 4 tahun 2017 peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku DKPP yang menyatakan TPD dapat menerima uang, barang dan atau jasa dari lembaga penyelenggara pemilu yang bersumber dari APBN dan APBD.

Selain itu, pada saat penyelesaian sengketa proses Pilkada  kabupaten Solok tahun 2020, Aermadepa juga telah meminta izin kepada ketua DKPP (Prof. Muhammad) baik melalui surat tertulis maupun media perpesanan, untuk tidak dilibatkan sebagai TPD, apabila terdapat pengaduan kepada DKPP terkait pelanggaran kode etik oleh Ir. Iriadi Datuak Tumanggung terhadap penyelenggara pemilu Kabupaten Solok dan permohonan tersebut disetujui oleh ketua DKPP.

Menyadari posisinya sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Solok dan TPD mempunyai konflik kepentingan, pada tanggal 4 Oktober 2020, Aremadepa secara resmi mengundurkan diri sebagai TPD. Selanjutnya DKPP menerbitkan surat pemberhentian Aermadepa sebagai TPD.

Dengan demikian, DKPP berpendapat bahwa, teradu lima sampai teradu delapan (KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok)  menerima Aermadepa sebagai penasehat hukum pada bulan Oktober 2019 sebelum ia ditetapkan sebagai TPD oleh DKPP pada tanggal 1 April 2020.

“Setelah menjadi polemik dalam sidang penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Solok, dalam waktu yang relatif singkat tanggal 5 Oktober  2020, Aermadepa telah diberhentikan sebagai TPD oleh DKPP. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP,”kata ketua majelis DKPP.

BACA JUGA:  Asrama Putra Panti Asuhan Anak Mentawai di Padang Ludes Terbakar

Redaksi