Beranda Daerah DKPP RI Tolak Seluruh Pengaduan Erlinda, Nama Baik Anggota KPU dan Bawaslu...

DKPP RI Tolak Seluruh Pengaduan Erlinda, Nama Baik Anggota KPU dan Bawaslu Kota Solok Dipulihkan

Sidang DKPP
Sidang DKPP terkait perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor : 08-PKE-DKPP/I/2021 pada Pemilihan Wali Kota dan wakil wali Kota Solok tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (5 Mey 2021)

Beritanda1—Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akhirnya menolak pengaduan Erlinda S.Sos  secara keseluruhan terkait perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor : 08-PKE-DKPP/I/2021 pada Pemilihan Wali Kota dan wakil wali Kota Solok tahun 2020.

Sidang pembacaan putusan ini dilaksanakan secara virtual dimulai pada pukul 09.30 Wib serta disiarkan langsung via media sosial Youtube DKPP RI, Rabu (5 Mey 2021). Hadir sebagai teradu I sampai V Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil H serta empat anggota KPU Kota Solok, yaitu Ilham Eka Saputra, Jonnedi, Arif Susanto, dan Susi Kartikawati.

Ketua Majelis dalam sidang pembacaan putusan ini adalah Anggota DKPP, Alfitra Salam serta didampingi oleh Anggota DKPP, Didik Supriyanto, Teguh Prasetyo  dan Ida Budhiati.

Selain menolak pengaduan pengadu secara keseluruhan, DKPP juga merehabilitasi nama baik Teradu I Asraf Danil Handhika selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Solok, Teradu II Ilham Eka Putra, Teradu III Jonnedi, Teradu IV Arif Santoso, dan Teradu V Susi Kartikawati, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Solok terhitung sejak Putusan ini dibacakan, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.

Seusai menghadiri sidang pembacaan putusan, Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil H menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada masyarakat Kota Solok.

“Ucapan syukur kepada tuhan yang maha kuasa atas putusan yang telah ditetapkan DKPP serta ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Solok yang mana sidang pembacaan putusan ini menyebutkan Ketua dan Anggota KPU Kota Solok tidak melanggar kode etik.” Ujar Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil H.

BACA JUGA:  Nasrul Abit Dicopot, DPD Gerindra Sumbar Diguncang Prahara?

Senada dengan itu, Anggota KPU Kota Solok, Ilham Eka Putra selaku anggota KPU Kota Solok Divisi Teknis Penyelenggaran menjelaskan hasil sidang pembacaan putusan penyelenggaraan kode etik memutuskan rehabilitasi nama terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Solok.

“Hasil putusan DKPP Nomor 08-PKE-DKPP/I/2021 menyebutkan bahwa nama Ketua dan Anggota KPU Kota Solok direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik,” jelasnya.

Hadir juga dalam mendengarkan pembacaan putusan di ruangan Media Center KPU Kota Solok Sekretaris KPU Kota Solok, Alizar serta Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Solok, Edi Erawadi.

Putusan Dkpp
Putusan Dkpp Terkait Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Untuk Perkara Nomor : 08-Pke-Dkpp/I/2021 Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Sebelumnya, Erlinda yang juga mantan Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) melalui kuasa hukumnya Zulkifli dan Muslim Siregar, mengadukan para teradu I-IX kepada DKPP RI, karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu pada Pilkada Kota Solok tahun 2020.

Dalam pengaduannya, pengadu telah menyampaikan laporan kepada para teradu (KPU dan Bawaslu Kota Solok) terkait adanya dugaan pelanggaran UU Pilkada Zul Elfian sebagai salah satu kontestan petahana calon wali kota pada Pilkada Kota Solok 2020.  Zul Elfian dinilai melakukan pelanggaran, karena telah memberhentikan Erlinda sebagai Kepala Dinas PM-PTSP dan melanggar ketentuan yang ada.

Atas pelanggaran tersebut, ia meminta KPU dan Bawaslu membatalkan pencalonan Zul Elfian pada helat pilkada tersebut. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para teradu, karena dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Tak puas dengan putusan tersebut, Erlinda kemudian mengadukan perkara ini kepada DKPP RI, karena menilai penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Kota Solok) telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

 

Artikel sebelumya44 Napi dan 9 Petugas Positif Covid-19, Rutan Batusangkar Lockdown
Artikel berikutnyaEnam Bulan di Zona Oranye, Pananganan Covid-19 Kabupaten Solok Terburuk di Sumbar