Dinyatakan P21, Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Wali Nagari Talang Babungo Segera Disidangkan

Penyerahan berkas kasus korupsi dana desa yang menyeret wali nagari dan bendahara nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok dari penyidik kepada JPU di Kejari Solok, Kamis (17/10).

SOLOK—Berkas perkara yang menyeret Wali Nagari dan bendahara nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti kabupaten Solok akhirnya dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan negeri Solok. Dalam tahap dua penanganan kasus dugaan korupsi tersebut, kedua tersangka Zulfatriadi dan Darmiatis, berikut berkas perkaranya sudah dilimpahkan dari penyidik kepada penuntut umum untuk segera disidangkan.

“Tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan dari penyidik ke Penuntut umum untuk proses selanjutnya, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” ungkap kepala kejaksaan negeri Solok Aliansyah didampingi Kasi Pidsus Wahyudi Kuoso dan Kasi Intel Ulfan Gustian Arif, Kamis (17/10) di Kejari Solok.

Menyusul pelimpahan berkas tersebut, kedua tersangka yang sebelumnya ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Laing, Kota Solok dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Padang dan masa Penahanan kedua tersangka juga diperpanjang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Solok melakukan penahanan terhadap Walinagari Talang Babungo, Kabupaten Solok Zulfatriadi pada Rabu 24 Juli 2019 lalu. Zulfatriadi diduga kuat melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan dana desa pada tahun anggaran 2018.

Tidak hanya Walinagari, kasus dugaan korupsi tersebut juga ikut menyeret bendahara nagari Talang Babungo, Darmiatis. Bendahara Nagari Talang Babungo itu akhirnya juga ditahan pada Selasa 13 Agustus 2019. Disinyalir, uang ratusan juta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Terungkapnya Kasus dugaan korupsi berawal dari kecurigaan petugas atas penggunaan anggaran dana desa yang dinilai cukup janggal. Dari pemeriksaan pihak terkait terhadap jumlah anggaran tersedia dengan anggaran yang terealisasi dan dihubungkan dengan buku khas umum tahun anggaran 2018, didapatkan Silpa sebesar Rp. 742. 489. 579.

Namun saat dilakukan pengecekan terhadap khas yang ada di rekening nagari, hanya ada sebesar Rp143.349,59. Artinya, terdapat selisih anggaran sebesar Rp 742.246.230 dan seharusnya berada dalam kas atau penguasaan bendahara Nagari. Kedua tersangka juga tak mampu memperlihatkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait penggunaan anggaran tersebut.

BACA JUGA:  Wujudkan Milenial Religius, MTs Muhammadiyah Surantih Gelar Pekan Maulud

Sementara dari hasil audit ahli sebagaimana yang  dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 700/08/INSP-D/ATT/LHP/2019 dan ditambah dari perhitungan dari keterangan saksi, total kerugian negara mencapai lebih kurang Rp955.567.279.

Kasus dana desa yang menyeret wali nagari Talang Babungo ini membuat Bupati Solok Gusmal angkat bicara. Ia berharap kasus serupa tak menyeret wali nagari lain yang ada di daerah itu. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Gusmal selalu mengingatkan para wali Nagari untuk tidak terjerat masalah hokum dalam pengelolaan dana desa.

“Apalagi, wali nagari langsung bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jadi jangan sampai kesalahan administrasi, atau kelalaian laporan keuangan menjadi masalah,” kata Bupati .

Bupati mengingatkan, secara prinsip, pemkab Solok ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di nagari. Apalagi dana desa/ nagari tidak hanya bersumber dari APBN, tapi juga APBD Kabupaten Solok.

“Saya selalu mengingatkan wali nagari untuk melaksanakan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Karena kalau salah (prosedur) jelas akan berimplikasi hokum seperti yang dialami wali nagari Talang Babungo ini,” ucap Bupati.

Bupati bahkan sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Karena dia selalu mewanti-wanti wali nagari untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran tersebut. “jangan sampai beranggapan dana nagari yang banyak itu adalah dana yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika itu dilakukan, siap-siaplah menerima sanksinya,” tegas Bupati.

Reporter: MALIN MARAJO

Facebook Comments

loading...