Beranda Politik Dinilai Janggal, KPU Kabupaten Solok Buka Kotak Suara Pilkada 2020

Dinilai Janggal, KPU Kabupaten Solok Buka Kotak Suara Pilkada 2020

Kotak Suara Pilkada Kabupaten Solok
Pegawai Sekretariat KPU kabupaten Solok membuka kotak suara Pilkada 2020 untuk mengumpulkan alat bukti menghadapi sidang MK

Beritanda1 –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok membuka 363 kotak suara hasil Pilkada 2020, yang disimpan di aula lantai satu mesjid Nurul Mukhlishin  Islamic Centre Koto Baru Solok, Kamis (21 Januari 2021).

 

Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan, untuk mengambil alat bukti dalam persiapan menghadapi sidang sengketa Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang digugat oleh Paslon Nofi Candra-Yulfadri.

Dari pantauan Beritanda1.com  di lokasi, pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh pegawai sekretariat KPU kabupaten Solok,  disaksikan Ketua KPU Kab. Solok Ir. Gadis, Komisioner Bawaslu Andri Junaidi dan aparat dari Polres Solok dajn Polres Solok Kota.

Namun demikian, pembukaan Kotak Suara itu tetap dinilai janggal oleh  Tim Kuasa Hukum Paslon Nofi Candra-Yulfadri, Mevrizal SH, MH. Menurutnya, pembukaan kotak suara dalam kondisi bersengketa saat ini, sejatinya harus disaksikan tim paslon, untuk menghilangkan kecurigaan adanya kecurangan.

“Sangat kami sayangkan,KPU yang sedang bersengketa di MK membuka Kotak Surat Suara tanpa mengundang tim/ pasangan calon. Sehingga wajar kami bertanya dan bershuuzon ada apa dengan KPU Kabupaten Solok,” ujar Mevrizal.

Mevrizal mengatakan, membuka kotak suara hasil Pilkada tanpa mengundang paslon bersengketa, tentu akan memicu dugaan yang tidak baik. Padahal kata dia, sebelumnya saat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK dan di tingkat KPU, pihaknya melalui saksi yang dimandatkan telah mengajukan permohonan untuk membuka kotak suara untuk mengecek adanya kecurangan dalam penghitungan di TPS.

Meski telah melalui berbagai argumentasi, permintaan itu tidak pernah dikabulkan, sehingga saksi mengisi form keberatan saksi. Namun kini, KPU malah membuka kotak tanpa menghadirkan tim maupun saksi dari Paslon yang ada. “Jadi ini tidak wajar dan tidak sepantasnya tindakan KPU seperti itu. Ini mencederai demokrasi, para komisioner ini harus dipriksa oleh DKPP,” tegasnya.

BACA JUGA:  Membanggakan! Sijunjung Punya Varietas Padi Baru, Lampai Sirandah

Menanggapi itu Ketua KPU Kabupaten Solok Ir. Gadis, M.Si menjelaskan, pembukaan Kotak Suara hasil pilkada 2020 adalah untuk mempersiapkan alat bukti menghadapi sidang MK. Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan bupati tahun 2020 ini berlangsung pada Selasa (26 Januari 2021) dengan nomor perkara 77/PHP.BUP-XIX/2021.

Kotak yang dibuka untuk alat bukti tersebut sebanyak 363 kotak suara yang berasal dari 363 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Solok. Kotak suara tersebut berasal dari 10 kecamatan di Solok dari 14 kecamatan yang ada.

Sebanyak 4 kecamatan yang tidak masuk gugatan yaitu Kecamatan Guntal, Bukik Sundi, Tigo lurah, dan Kecamatan IX Koto Sei Lasi. “Jumlah 363 TPS berasal dari 25 Nagari di 10 kecamatan, Ada 4 kecamatan yang tidak masuk dalam locus gugatan, sehingga 4 kecamatan itu tidak dibuka kotak suaranya,” ujarnya.

Gadis menyebutkan, sebelumnya pihak KPU telah menggelar rapat koordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian untuk menindaklanjuti surat KPU RI nomor 1232/II.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tentang Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Seretan Tahun 2020.

“Dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah menjelaskan materi apa saja yang dibutuhkan di dalam kotak suara yang akan dijadikan sebagai alat bukti untuk dibawa dalam sidang MK nanti sesuai dengan gugatan pemohon,” bebernya.

Gadis menjelaskan  pada angka 4 poin a di surat KPU RI tersebut, membuka ulang kotak suara untuk bahan bukti hanya wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan aparat kepolisian setempat.”Jadi, surat KPU RI tidak menyuruh menghadirkan paslon bersengketa. Inilah dasar KPU Kabupaten Solok tidak mengundang tim paslon penggugat,” katanya.

Namun demikian kata gadis, jika ada kecurigaan dari pihak lain terhadap tindakan KPU yang tidak menghadirkan tim Paslon dalam pembukaan kotak suara tersebut, ia menganggap itu sah-sah saja. “Tak ada yang perlu dicurigakan, karena semua datanya sudah jelas. Kalau memang ada kecurangan, nanti kita sandingkan saja datanya pada saat sidang MK,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Ketua Demokrat 50 Kota Serahkan Bantuan 2,5 Ton Beras Untuk Warga Terdampak Covid 19

Reporter: Malin Marajo