Diduga Melanggar Perda, Aktivitas Galian C di Kecamatan Lengayang Ditertibkan Satpol PP  Pesisir Selatan

42
Kabid Tratibum Asril terlihat bersama petugas Pol PP lainnya saat mengamankan satu unit mesin dompeng di Kenagarian Talang TS Kambang, Kecamatan Lengayang

PAINAN – Aktivitas galian C di Kecamatan Lengayang yang  diduga melanggar Perda 01 Tahun 2016 tentang Trantibum Pasal 20 huruf d, kembali ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Pesisir Selatan.

“Benar, pelaku melakukan eksploitasi galian pada daerah aliran sungai (DAS) dan pantai yang dapat merusak tebing dan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam skala yang lebih luas,” ujar Kasat Pol PP dan Damkar Pessel Dailipal pada wartawan di Painan, Kamis (22/8).

Dijelaskan, operasi yang dilakukan Satpol PP dan Damkar  merupakan tindak lanjut dari sosialisasi  sebelumnya, dimana sejumlah petugas Pol PP telah melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan peringatan kepada pemilik galian C agar tidak melakukan aktivitas penyedotan pasir dan kerikil disepanjang aliran sungai Batang Lengayang dan Batang Meranti Lakitan Utara.

“Bahkan yang bersangkutan sudah menandatangani surat pernyataan secara tertulis dihadapan petugas. Namun, kenyataannya mereka masih melakukan kegiatan yang sama,” ucap Dailipal.

Kecuali menghentikan aktivitas, petugas juga menyita  alat-alat berupa,  satu unit mesin dompeng, satu unit pompa hisap, kemudian karet poly sebanyak tiga set atas nama Mai (58) warga Talang TS Kambang, Kecamatan Lengayang. Sementara, di daratan Merantih Lakitan juga ditemukan satu unit mesin dompeng milik Arif (45). Namun, sudah tidak beroperasi lebih kurang selama tiga bulan.

“Seluruh barang bukti kami bawa ke Mako Pol PP Painan untuk diamankan. Selama giat dilapangan tidak ada perlawanan. Personil yang kami kerahkan saat itu sekitar 30 orang,” katanya lagi.

BACA JUGA:  Sepris Yonaldi, Tokoh Muda Potensial Dari Selatan Siap Menuju Arosuka

Dailipal menyarankan, bagi pemilik galian C di daerah itu sebaiknya melakukan pengurusan izin sesuai aturan yang berlaku di Pesisir Selatan. Jika tidak, lanjut dia, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan masyarakat.

“Ya, sebaiknya harus ada izin dulu dari dinas terkait. Pengurusannya sangat mudah. Jika tidak maka akan kami tindak tegas,” pungkasnya.

Reporter : Okis Rockin

Editor     : Malin Marajo

 

Loading...
loading...