Beranda Daerah Solok Selatan Diapungkan Jadi Kandidat Cakada Solsel, Ini Tanggapan Rildo Ananda Anwar

Diapungkan Jadi Kandidat Cakada Solsel, Ini Tanggapan Rildo Ananda Anwar

 

SOLOK SELATAN–Pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Selatan mulai memunculkan gairah baru. Sejumlah nama kandidat mulai mengapung  di ruang publik. Salah satu nama yang digadang-gadang akan sebagai kandidat adalah Rildo Ananda Anwar  yang merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Masyarakat Solsel (IKAMASS).

Namun berbeda dari para kandidat lain yang berharap namanya diapungkan, mantan Irjen Kementerian PUPR itu justru menolak dirinya dijagokan  sebagai  calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada 2020.

“Saya tidak berminat dan biarkan generasi muda yang maju. Kendati demikian, saya berpesan. Berbuatlah sesuai kemampuan dan kapasitas untuk kampung halaman. Tanpa harus berfikir untuk menjadi apa-apa,” katanya, Kamis (1/8)

Perbuatan yang dimaksud, imbuhnya jangan diawali dengan janji-janji yang akan mengecewakan masyarakat. Biarkan masyarakat mengetahui apa yang telah diperbuat. “Apa yang telah kita berikan untuk kampung halaman, bukan apa yang akan kita dapatkan dari kampung,” sebutnya.

Dari sudut pandang Rildo, seorang Kepala daerah merupakan pelayan masyarakat. Dan harus jeli melihat program dari pusat yang bisa dibawa ke daerah yang dipimpinnya. “Pemerintah daerah harus fokus membangun daerahnya,” dikatakannya.

Rildo merinci program dari Kementerian PUPR yang berhasil disalurkan ke Solsel semenjak 2017-2019. Diantaranya, program Bedah Rumah di 2017 sebanyak 649 unit, pada 2018 sebanyak 533 unit dan 2019 sebanyak 380 unit. Program ini dibagi dua jenis, yakni Pembangunan Baru (PB) dengan nilai Rp30 juta/unit. Dan yang kedua jenis Peningkatan Kualitas (PK).

Kemudian, program normalisasi Sungai Batang Bangko berkisar Rp110 miliar. Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Jujutan Sangir sekisar Rp13 miliar. Dan juga program perbaikan jalan 2017 dan 2018. “Ini semua program pemerintah pusat yang bisa dibawa ke daerah, juga keberhasilan kepala daerah bisa meyakinkan kementerian di pusat untuk bisa mengangarkan sehingga bisa membantu APBD Solsel yang anngarannya terbatas,” katanya.

BACA JUGA:  Bawaslu Pessel Larang Paslon Kada Libatkan Wali Nagari Dalam Politik Praktis

Untuk program bedah rumah layak huni, kata Rildo sebelum pihaknya minta dianggarkan pembangunan tersebut, belum pernah ada program ini di Solsel. “Bedah rumah dimulai pada 2017 untuk Solsel. Padahal, program tersebut sudah lama. Tapi Solsel, baru saat saya mohon ke pusat. Dikarenakan didaerah kita tidak ada yang mengusulkan dan menangani. Program ini sangat bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya

“Insyaallah kita mendapatkan pimpinan yang amanah. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,” tutupnya.

Reporter : JO

Editor: Malin Marajo