Beranda Birokrasi Dari Lempat Asbak ke Adu Mulut. Bupati Solok Kembali Tinggalkan Sidang Paripurna...

Dari Lempat Asbak ke Adu Mulut. Bupati Solok Kembali Tinggalkan Sidang Paripurna DPRD

Solok
Bupati Solok H. Epyardi Asda meninggalkan ruang sidang menyusul terjadinya adu mulut dalam sidang Paripurna DPRD setempat

Beritanda1 – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok kembali ribut. Ini kali ke dua dalam sidang paripurna DPRD di daerah itu cekcok.

Kalau sebelumnya keributan terjadi antar anggota Dewan hingga menjadi viral karena terjadi insisen lempar asbak, tetapi kali ini, Jumat (24/9/2021), dalam agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Solok 2021, keributan terjadi antara ketua Fraksi PPP DR. Dendi, S.Ag, M. Ag dengan bupati  H. Epyardi Asda,M. Mar. Seru, sekaligus memprihatinkan.

Pemicunya tetap sama, yakni soal legalitas Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD setempat. Berawal dari hujan interupsi oleh sejumlah Anggota DPRD  terkait status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Alasannya juga tetap sama, semua untuk kepentingan masyarakat.

Dari pantauan, adu mulut antara Dendi dengan Epyardi bermula dari hujan interupsi saat pimpinan DPRD Ivoni Munir membuka skor sidang, ketua Fraksi PPP Dendi langsung melakukan interupsi. Dendi menanyakan kenapa bukan Dodi Hendra yang memimpin, padahal yang bersangkutan ada di kursi pimpinan dan duduk bersebelahan dengan Bupati Epyardi Asda.

Sekelumit, terjadi perdebatan soal legalitas Dodi Hendra sebagai ketua DPRD yang hanya duduk manis dan tidak memimpin sidang paripurna, karena palu dipegang oleh Ivoni Munir.

Saat adu argumentasi itulah, Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar yang hadir dalam persidangan minta izin bicara. Namun ketika Epyardi hendak berbicara untuk menenangkan perdebatan, Dendi memotong pembicaraan dengan melakukan interupsi.

Mendapat interupsi dari Dendi, Epyardi Asda  meradang dan berlanjut dengan perdebatan sengit dengan suara yang sama-sama keras. Adu mulut tidak terelakkan, membuat Epyardi Asda turun dari kursi deretan pimpinan  menuju  ruang sidang.

Guna menghindari keributan, setelah jawab-menajwab, Bupati Solok bersama jajarannya lantas  keluar ruangan meninggalkan sidang.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang memicu perang mulut antara Ketua Fraksi PPP Dendi dengan Bupati Solok Epyardi Asda?

BACA JUGA:  BLT Menunggu Pencairan, Pemkab Solok Mulai Distribusikan Bantuan dari APBD

Bupati Solok Epyardi Asda yang kemudian menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media langsung melakukan klarifikasi, pihaknya meninggalkan sidang Paripurna setelah tersulut adu mulut  adalah untuk menciptakan kondusifitas dalam persidangan.

Ditegaskan Epyardi, dirinya hadir dalam sidang DPRD karena memenuhi undangan dalam agenda penandatanganan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan 2021.” Kita terpaksa harus menarik diri keluar dari ruangan sidang, karena ada salah seorang oknum anggota DPRD yang instruksi tentang persoalan lain atau di luar konteks undangan dari Sekretariat Dewan DPRD, ” jelasnya.

Kata Epyardi,  oknum salah seorang anggota dewan tersebut tak lagi dipandang sebagai salah satu pejabat public, karena yang bersangkutan selalu melakukan keributan dalam setiap persidangan. ” Bahkan hanya dia yang selalu bikin gaduh. Saya selaku pihak yang di undang tentunya merasa risih dengan sikap arogan dan oknum tersebut. Dari pada kami melihat pemandangan yang tak elok, lebih baik kami menarik diri dari ruangan sidang, ” tambah Bupati.

Sidang
Sidang Paripurna Dprd Kabupaten Solok Dihadiri Lengkap Oleh Unsur Pimpinan

Dia berharap kepada anggota dewan yang lainnya di DPRD, untuk dapat kiranya mengontrol aksi-aksi seperti itu. Karena dalam aturan, setiap anggota punya batasan dalam menyampaikan pendapat atau usulan kepada pimpinan sidang maupun kepada pihak eksekutif. ” Saya 15 tahun menjadi anggota dewan dan ditingkat pusat lagi, belum pernah saya jumpai seorang anggota dewan yang ngototnya minta ampun. Tetapi kalau bersuara lantang menyuarakan suara rakyat itu sangat saya hargai, namun ini kan tidak. Dia ribut dengan persoalan yang tidak ada korelasinya dengan undangan persidangan, ” kata Bupati Epyardi. diruangan kerjanya, Jumat (24/09) sore.

Pada kesempatan, Bupati Solok mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah DPRD tokoh masyarakat dan media massa untuk bersama mendorong pencapaian program kinerja pemerintah.

BACA JUGA:  Wali Kota Solok Zul Elfian Terkonfirmasi Positif Covid-19

” Mari bergandengan tangan membangun daerah. Saya sebagai putra kabupaten Solok yang saat ini memimpin, sangat berharap yang terbaik bisa tercipta, terutama untuk masyarakat kabupaten Solok. Saya hanya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun daerah yang lebih baik, saya tidak punya kepentingan pribadi dalam jabatan yang saya pegang saat ini. Mari kita semua berpikir dewasa, sebab masyarakat akan melihat apa yang kita pertontonkan hari ini. Dan akan dijadikan sebagai catatan di suatu saat. Apabila kita tidak mampu mempersembahkan keinginan mereka, ” ajak  Epyardi Asda.

Masih Ketua DPRD

Menaggapi kejadian tidak biasa itu, Ketua DPRD Solok Dodi Hendra yang dikonfirmasi wartawan, bahkan tayang dalam video berdurasi 2.54 menit mengatakan, peristiwa adu mulut hingga saling tunjuk-menunjuk antara Ketua Fraksi PPP Dendi dengan Bupati Solok Epyardi Asda, berawal dari adu argumentasi sejumlah fraksi terkait status Ketua DPRD  dalam rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Jumat (24/9/2021).

Menurutnya, boleh saja terjadi  Ketua DPRD di Plt-kan, tetapi dirinya masih sah sebagai Ketua DPRD sesuai SK Gubernur Sumbar dan boleh memimpin sidang. Tetapi sejumlah anggota DPRD membahas apakah dirinya masih legal menjadi Ketua DPRD atau tidak, karena korelasinya berdampak kepada penandatanganan APBD Perubahan nantinya.  “ Karena perdebatan berlangsung alot, Bahkan akhirnya Bupati ikut bersuara.Jadi kita ambil inisiatif agar sidang ini untuk internal saja demi masyarakat Kabupaten Solok dan demi agar tidak ricuh lagi seperti beberapa waktu lalu, viral Kabupaten Solok gara-gara ricuh,” katanya.

Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi mengaku berusaha mendinginkan suasana dan bersama fraksi lain mengambil keputusan untuk keluar dari rapat paripurna. Sebab rapat paripurna ini sangat penting. “Saya akan setujui semua yang diajukan pihak bupati, tetapi wajib sesuai aturan yang ada dan terakomodir kepentingan rakyat Kabupaten Solok,” katanya.

BACA JUGA:  Terobosan Bupati Dharmasraya, Seluruh Anak Difasilitasi Dokumen Kependudukan

Dia kemudian menyebut sampai saat ini ada beberapa hal yang belum jelas seperti nasib tenaga harian lepas (THL), KONI, PMI, TPP pendidikan, dan TPP kesehatan. “Makanya saya tidak ikut menandatangani pengesahan APBD Perubahan 2021, karena saya dipercaya oleh partai, dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh Allah,” ujarnya.

Eksistensi Ketua DPRD

Terpisah, Ketua Fraksi PPP Kabupaten Solok Dendi yang diwawancarai wartawan dan juga dipublish via video, menjelaskan soal rapat paripurna dengan agenda laporan badan anggaran terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021 yang akan disahkan.

Sebelum laporan hasil pembahasan, pihaknya tentu ingin agar kejelasan soal status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD.

“Saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekdaprov Sumbar,” katanya.

Dendi meminta agar rapat paripurna mengumumkan terlebih dahulu, bahwa Dodi Hendra berdasarkan SK Gubernur masih Ketua DPRD dan melekat semua kewenangan ada padanya, termasuk soal memimpin sidang.

Terkait anggapan dirinya menghalangi-halangi bupati, Dendi membantah. Menurutnya, tidak ada orang yang tidak mau menyukseskan program pembangunan bupati. Bahkan dia mendukung itu.

“Jangan dibawa persoalan tadi kepada meghambat atau tidak menghambatnya program pemerintah. Kami dari Fraksi PPP menerima APBD Perubahan,”katanya.

Jadi menurutnya tidak ada hubungannya antara permintaan  memperjelas kedudukan Ketua DPRD dengan program pembangunan yang diusung bupati. Ketua DPRD harus jelas kedudukannya sesuai SK Gubernur, itu yang ditagih.

“Kenapa ini saya minta, karena ini akan berkaitan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Karena APBD adalah Perda, mana mungkin Perda itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD,” jelasnya.

Reporter: Melatisan

Artikel sebelumyaSeluas 100 Hektar Lahan Tidur di Anau Kadok Talang, Menunggu Bantuan Bantuan Bibit Jagung
Artikel berikutnyaKompetisi Liga 2 2021 Bergulir, Laga Perdana Persis Solo Hantam PSG Pati 2-0