Beranda Nasional Buya Gusrizal Gazahar: Pencabutan Perpres Miras Masih Sisakan Masalah

Buya Gusrizal Gazahar: Pencabutan Perpres Miras Masih Sisakan Masalah

Gusrizal Gazahar

Beritanda1—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Buya Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa menyebutkan, pencabutan aturan terkait investasi industri minuman keras (miras) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sejatinya masih menyisakan masalah.

“Sebenarnya ini masih meninggalkan masalah kalau dilihat dalam UU nomor 25 tahun 2007 yang telah diubah oleh undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), sehingga perpres  nomor 44 tahun  2016 yang masih memasukkan minuman beralkohol dalam daftar bidang usaha tertutup akhirnya menjadi bidang usaha terbuka bersyarat,” kata Buya Gusrizal Gazahar melalui aplikasi perpesanannya, Selasa (2 Maret 2021).

Menurutnya,  kalaupun dicabut lampiran, tapi pasal 2 Perpres tersebut masih termaktub, maka hal ini menjadi liar, karena merujuk kepada undang-undang nomor 25 tahun 2007 yang dirubah dengan undang-undang Cilaka itu.

“Ini sama saja semakin membuka pintu selebar-lebarnya. Apalagi perpres tidak mencantumkan lagi daftar bidang usaha tertutup seperti perpres sebelumnya,” ucapnya.

Bahkan kata alumni Al Azhar Kairo Mesir ini, Undang-undang Cilaka juga mencabut Perpres No. 76 tahun 2007, tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

“Jadi, pangkal masalahnya adalah undang-undang Omnybus Law atau Cipta Kerja itu,” ujar Gusrizal Gazahar.

Solusinya, kata dia, kembalikan usaha yang terkait dengan miras menjadi bidang usaha tertutup untuk investasi dan terlarang untuk diberikan izin.

“Syari’at Islam mengharamkan miras untuk menjaga kewarasan akal, namun ini hanya bisa dipahami dan diamalkan oleh orang-orang waras,” kata Buya Gusrizal Gazahar.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Industri ini masuk kategori bidang usaha tertutup sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

BACA JUGA:  Korsleting Listrik, Kandang Ayam di Kotobaru Solok Nyaris Jadi Abu, Kerugian Rp 100 Juta Lebih

Langkah yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021.

Keputusan pemerintah yang membuka ruang berkembangnya industi minuman keras ini, langsung menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Tak hanya dari kalangan politisi Senayan, pemerintah daerah, tokoh agama, namun juga para akademisi ikut menolak keras berlakunya Perpres ini.

Penolakan itu langsung direspon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui tayangan video youtube sekretariat kepresidenan, Selasa (2 Februari 2021), presiden Jokowi resmi mencabut lampiran Perpres, terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol tersebut.

Redaksi