Bupati Solok: KUA PPAS Perubahan 2020 Mengalami Penurunan dari APBD Awal

134
DPRD
Bupati Solok menyerahkan Nota Penjelasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 kepada pimpinan DPRD Renaldo Gusmal untuk dibahas oleh anggota DPRD Kab Solok

Beritanda1 – Pasca penyampaian Nota Penjelasan Tentang KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 empat hari lewat, bupati Solok H. Gusmal kembali naik podium pada Sidang Paripurna DPRD untuk menyampaikan  Nota Penjelasan Tentang KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, pada Jumat (24 Juli 2020).

 

Atas dua agenda besar itu, selama satu bulan kendepan anggota DPRD Kabupaten Solok harus bekerja ekstra dan marathon guna membahas anggaran daerah agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai harapan masyarakat.

Sidang Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tentang KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal itu, selain dihadiri  Bupati Solok H. Gusmal, unsur Forkopimda dan Sekda Aswirman, juga dihadiri sejumlah kepala SKPD setempat.

Dalam penyampaiannya, Bupati Solok Gusmal memaparkan tentang tujuan dan pertimbabgan Kebijakan umum  perubahan Anggaran dan PPAS Kabupaten Solok tahun 2020.

” Karenanya, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, diperkirakan berkurang dari APBD awal 1.232.524.496.560,55 menjadi Rp.  1.137.880.972.596.55 setelah perubahan,” terang Gusmal.

Penurunan tersebut disebabkan adanya Pengurangan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kenaikan hanya terjadi pada sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dijelaskan, kebijakan belanja pada Perubahan APBD Kabupaten Solok diarahkan kepada Belanja Tidak Langsung, diantaranya untuk belanja pegawai dihitung dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2020, kemudianBelanja Hibah,Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari,disesuaikan dengan realisasi pendapatan serta belanja tidak terduga.

Gusmal
Bupati Solok H. Gusmal dihadapan sidang Paripurna DPRD sampaikan Nota Penjelasan Bupati Tentang KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, pada Jumat (24 Juli 2020 ).

Sedangkan Belanja Langsung, terang Gusmal, kebijakan penganggaran  diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta membiayai kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat,  Kewajiban kepada Pemerintah Nagari terdiri atas hasil pajak daerah, Kewajiban terhadap belanja yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD dengan memprioritaskan untuk belanja operasional perkantoran seperti biaya listrik, Air,telepon, internet, honorarium PTT dan THL, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, serta adanya kegiatan yang merupakan bagian dari strategis untuk meningkatkan pelayanan publik,

BACA JUGA:  Lagi, Polisi Tangkap Sopir Pemakai Narkoba di Kotobaru Solok

termasuk kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka pencapaian  target RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 atau dikenal dengan istilah  Money Follow Program.

”  Berdasar pertimbangan kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan daerah, jumlah belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2020 mengalami penurunan pada APBD awal anggaran belanja sebesar Rp.  1, 262 triliun menjadi Rp.  1,179 setelah perubahan,” beber Gusmal.

Adapun struktur belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020, Bupati Gusmal merincikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.840.923.414.526,23  dan belanja langsung sebesar Rp. 338.779.458.801. ” Jika dibandingkan dengan APBD awal, terjadi penurunan sebesar Rp.  84.807.342.741,” jelasnya.

Gusmal menjelaskan, proses penghematan belanja dilakukan secara efektif dan efisien serta recofusing anggaran pada APBD Kabupaten Solok Tahun 2020,  adalah upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan dan antisipasi dampak pendemi Covid-19.

Perhatian khusus pemerintah daerah difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.  ” Dalam menjalankan kewenangan tersebut,  Pemerintah Daerah memegang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel ( Good Governance),” pungkasnya.

Reporter: Wezi Rismanto

Editor    : Melatisan

 

Facebook Comments

loading...