Bupati Hendrajoni: Tidak Ada Tempat Pelaku Korupsi di Pessel

Hendrajoni
Bupati Hendrajoni bersama kepala perangkat daerah dan pejabat terkait lainnya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, bersama Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX

Beritanda1 — Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menegaskan komitmennya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya.

 

Hal itu disampaikan Bupati Hendrajoni  saat membuka rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi (Monev), capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Kamis (27 Agustus 2020).

“Saya tetap mengawal secara langsung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pesisir Selatan,”tegas Bupati Hendrajoni.

Dalam pelaksanaan anggaran, jika melihat ada kegiatan yang mencurigakan, maka ia bakal menurunkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. “Jadi, tidak ada ruang bagi pejabat daerah ini melakukan korupsi,” katanya.

Menurut Bupati, seluruh pejabat di Kabupaten Pesisir Selatan, jika merencanakan atau melaksanakan sebuah program anggaran harus dilakukan secara transparan.

Ia menuturkan, pada 2019, capaian pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah itu cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) dari KPK sebesar 79 persen. “Semoga tahun ini nilai MCP Pesisir Selatan dapat ditingkatkan lagi,” ucap Bupati.

Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut, dipimpinan langsung Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX,  Wahyudi. Dihadiri oleh Ketua DPRD Pessel, Ermizen, beserta sejumlah kepala perangkat daerah penanggungjawab.

Sementara itu, Ketua DPRD Pessel, Ermizen menyebutkan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, dengan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif maka pemberantasan korupsi mampu dicegah sejak dini. “Mari bersama-sama kita lakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini,” kata Ermizen.

Pada rakor tersebut, pimpinan Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX, Wahyudi, menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Pesisir Selatan.

BACA JUGA:  FMPK dan Anggota DPRD Pasaman Bagikan Ribuan Masker Hingga Daerah Terisolir

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pessel, Ahda Yanuar mengatakan, pihaknya bersama kepala perangkat daerah siap melaksanakan semua rekomendasi dan hasil rakor tersebut. “Semua rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan tadi, segera kami tindaklanjuti dan laksanakan,” ucap Ahda Yanuar.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...