BNPB Rencanakan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Sebesar Rp.6,2 Miliar di Pesisir Selatan

BNPB
Asisten III Hamdi, saat menerima kunjungan Kepala Sub Bidang (Subid) Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, Direktorat Perencanaan Rehablitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehablitasi rekonstruksi BNPB bersama rombongan, di ruang rapat Bupati setempat.

Beritanda1 –Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melakukan verifikasi terhadap usulan rehabilitasi jalan dan jembatan pasca bencana banjir bandang yang terjadi beberapa tahun lalu di Kabupaten Pesisir Selatan.

 

Tim yang dipimpin Kepala Sub Bidang (Subid) Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, Direktorat Perencanaan Rehablitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehablitasi Rekonstruksi BNPB, Syafera, diterima langsung oleh Asisten III Bupati Pesisir Selatan, Hamdi, di ruang rapat Bupati, Kamis 9 Juli 2020. Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala BPBD Pesisir Selatan, Herman Budiarto, dan instansi terkait lainnya.

Asisten III Bupati Pesisir Selatan, Hamdi, menyebutkan, sebelumnya daerah itu telah mengusulkan 24 item kegiatan untuk dilakukan perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada 2018 lalu.

“Dari 24 item kegiatan tersebut, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp26 miliar. Namun, setelah dilakukan verifikasi, yang lolos hanya sebanyak 4 kegiatan dengan anggaran rehabilitasinya sebesar Rp 6,2 miliar melalui dana pusat,” katanya.

BNPB

Menurutnya, Empat item kegiatan itu diantaranya, jalan Limau-limau Ngalau Gadang, Kecamatan Bayang Utara (Bayu), jalan Labuhan Tanjak, Kecamatan Linggo Sari Baganti, jembatan gantung Binjai dan jembatan permanen di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sementara itu, Syafera, menuturkan, verifikasi itu dilakukan bertujuan untuk melihat fakta lapangan sekaitan dengan beberapa persyaratan untuk rehablitasi prasarana pasca bencana.

Diantara kriterianya adalah, dampak kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang, kewenangan daerah dalam hal penanganan, kesesuaian dampak bencana dengan lokasi, serta prasarana tersebut harus tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB).

Bahkan, tim BPBD bakal melakukan verifikasi selama Empat hari terhitung sejak 7 Juli lalu, hingga 11 Juni 2020 mendatang. “Hasil verifikasi ini, nantinya bakal melahirkan rekomendasi sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Kampung Tangguh Negeri Sembilan Kota Solok Dilaunching

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...