Berkali-kali Ditindak, Pengguna Pukat Harimau di Perairan Pessel Tak Pernah Jera

13

PAINAN–Seperti tak pernah jera, belasan Pukat Harimau diperairan laut Kecamatan Linggosaribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, kembali beroperasi hingga kini.

Padahal dua orang nelayan yang memakai alat tangkap tersebut, sebelumnya sudah diamankan oleh tim Patroli dari Dinas Kelautan Perikanan Sumbar pada Senin (9/9). Namun, hal itu tak menciutkan nyali pelaku lainnya untuk tetap beroperasi menggunakan Pukat Harimau.

Hal tersebut dikatakan Eko (24) warga setempat, ia mengaku sengaja menyuruhnya adiknya Joddy mengambil gambar dan video pasca penangkapan tersebut, hal itu dimaksud agar publik tahu bahwa kegiatan Pukat Harimau masih tetap berlanjut di daerah itu.

“Benar, bang. Hingga kini masih tetap beroperasi. Tadi saya suruh adik saya untuk mengambil videonya. Saya sekarang di Padang. Padahal Senin kemarin sudah ada yang tertangkap,” ujarnya saat dihubungi Haluan di Painan, Rabu (11/9).

Sementara itu, Syaiful Ardi tokoh masyarakat Pesisir Selatan meminta dinas terkait dan aparat hukum menindak tegas persoalan Pukat Harimau yang membuat warga Kecamatan Linggosaribaganti heboh. Ia berharap persoalan tersebut mesti segera dituntaskan sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.

“Jangan sampai muncul asumsi ditengah-tengah masyarakat bahwa kegiatan ini seperti ada pembiaran. Sebab, persoalan Pukat Harimau ini sudah sangat lama dan menjadi rahasia umum. Aparat terkait mesti cepat mengambil tindakan,” katanya pada wartawan.

Syaiful menyebutkan, sejak awal Pukat Harimau itu beroperasi, ia bersama masyarakat sudah sering mengingatkan dan menolak keras kegiatan tersebut berlanjut. Sebab, sangat berdampak buruk pada biota laut serta nelayan tradisional yang ada di Kecamatan Linggosaribaganti.

BACA JUGA:  Rumah Gadang Kaum Dt Tanbaso Suku Panai Solok Selatan, Dipugar Secara Swadaya

“Saya juga apresiasi pada tim DKP Sumbar karena sudah berhasil mengamankan pelaku Pukat Harimau ini. Kabarnya dua oknum nelayan ini sudah diserahkan ke Polda Sumbar,” ucapnya.

Kendati demikian, ia berharap ada upaya lanjutan dan penindakan tidak berhenti sampai disitu saja. Sebab, hingga kini aktivitas Pukat Harimau masih terpantau oleh masyarakat diperairan laut Muaro Kandis, Kecamatan Linggosaribaganti.

“Ya, tentu tidak adil jika hanya satu atau dua orang saja. Pelakunya kan banyak. Semua yang menggunakan pukat harimau harus ditindak tegas hingga ada kepastian hukumnya. Jangan sampai mereka main kucing-kucingan dengan petugas,” tuturnya menegaskan.

Sebelumnya, dua orang nelayan asal Air Haji, Kecamatan Linggosaribaganti, Pessel yang menggunakan Pukat Harimau, diamankan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Senin (9/9). Pelaku diserahkan ke Polda Sumbar untuk diproses hukum lebih lanjut.

Kepala DKP Sumbar Yosmeri menyebutkan, saat melakukan penangkapan petugas pengawasan laut mendapati banyak pukat harimau yang sedang beroperasi. Namun mengetahui ada petugas datang, nelayan tersebut langsung kabur. Saat melarikan diri, mereka sempat menabrak kapal pengawas DKP dikarenakan tidak mau dihentikan petugas. Bahkan, ada yang nekat melompat kelaut agar tidak ditangkap petugas.

“Ada sekitar 10 unit kapal yang beroperasi saat itu. Hanya saja mereka lebih cepat kabur menuju pantai. Sebenarnya saat diamankan ada tiga orang di atas kapal, namun yang satunya nekat loncat ke laut dan berenang ke tepi. Sedangkan yang duanya lagi sama-sama berinisial (S) berhasil kami amankan,” ujarnya pada wartawan di Padang.

Ia mengatakan, penangkapan terhadap pelaku Pukat Harimau telah dilakukan sesuai dengan SOP. Seperti melakukan peringatan dengan pengeras suara di laut. Namun nelayan tak mengindahkannya, melainkan memberikan perlawanan yang berakibat pada rusaknya kapal pengawas milik DKP Sumbar.

BACA JUGA:  Haru Biru Suasana Pelantikan dan Pergantian Anggota DPRD Dharmasraya

“Sebelum melakukan penangkapan ini, Bupati Pessel Hendrajoni telah mengirimkan surat pada gubernur agar ada penindakan tegas. Kami langsung bergerak dan akhirnya menemukan nelayan pukat harimau yang sedang beroperasi,” katanya.

Hal senada dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP) DKP Sumbar, Albert Krisdiarto menyebutkan, nelayan yang menggunakan lempara dasar tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebab, alat tangkap tersebut digolongkan tidak ramah lingkungan.

“Persoalan penyelidikan akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kami ada 2 orang yang akan ikut melakukan penyelidikan tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, kini kapal nelayan beserta alat tangkap lempara dasar bersama kapal pengawas yang rusak pasca penangkapan tersebut telah berlabuh di Bungus. Kondisi kapal yang rusak saat itu terdapat pada bagian dinding kapal yang pecah, hingga membuat bagian dalam kapal agak penyot.

“Ukuran kapal yang kami amankan saat itu memiliki panjang sekitar 10 meter, lebar 2,5 meter, kemudian besar alat tangkapnya,” tuturnya mengakhiri.

Reporter: OKIS ROCKIN

Editor: MALIN MARAJO

Loading...
loading...