Beranda Daerah Bawaslu Sumbar Gelar Evaluasi Pilkada Serentak 2020 di Payakumbuh

Bawaslu Sumbar Gelar Evaluasi Pilkada Serentak 2020 di Payakumbuh

Bawaslu
Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen ketika menghadiri rapat evaluasi Pilkada serentak 2020 di Kota Payakumbuh, Sabtu (20 Maret 2021).

Beritanda1 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kota Payakumbuh, Sabtu (20 Maret 2021).

Dalam evaluasi itu, Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, menyebutkan untuk Provinsi Sumbar, selain melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada 13 kabupaten kota di Sumbar.

Menurutnya kegiatan rapat evaluasi ini, Baswalu ingin meningkatkan fungsi pengawasan pada pemilihan di masa-masa yang akan datang.

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya juga ingin meningkatkan partipasi masyarakat. Baik itu partisipasi untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih ataupun partipasi dalam hal melakukan pengawasan serta melaporkan ke Bawaslu apabila ditemukan ada dugaan pelanggaraan yang ditemukan.

“Terkait penanganan pelanggaran kemarin itu berdasarkan hasil temuan pengawas pemilu. Tapi banyak juga laporan yang disampaikan oleh masyarakat,” jelas Efitrimen.

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19, dinilainya menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara, peserta, masyarakat, dan seluruh stakeholder.

“Bersyukur kita karena semua dapat menyesuaikan diri. Segala kekurangan tentu akan sama-sama kita perbaiki ke depan,” kata dia.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengatakan dari sekian banyak dugaan pelanggaraan yang ditemukan pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 lalu, lima diantaranya berakhir divonis bersalah oleh pengadilan.

Pihaknya menemukan ataupun menerima cukup banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Dari jumlah yang banyak tersebut, sebanyak lima kasus pidana pemilihan akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan.

“Lima kasus pidana pemilihan yang divonis bersalah itu terjadi Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, dan dua kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota,” katanya.

BACA JUGA:  Komitmen Bangun Generasi Qur’ani, Seleksi 1000 Tahfiz Di Kab. Solok Dibanjiri Peserta

Selain tindakan pidana pemilihan, pelanggaran yang masih cukup mencolok pada Pilkada 2020 lalu adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, ASN yang melakukan netralitas paling banyak terjadi di Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Sijunjung.

Reporter: Mardikola Tri Rahmad

Artikel sebelumyaKiriman Paket Ganja di Lapas Pariaman, Dua Orang Napi Diamankan
Artikel berikutnyaPengedar Narkoba di Lolo Solok Ditangkap, Ini yang Ditemukan