Bawaslu Pessel Petakan Potensi Money Politik Saat Kampanye

Bawaslu Pessel
Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Pessel, Ariski Elfandi.

Beritanda1 –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), akan memetakan potensi pelanggaran money politik (politik uang) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), selama masa kampanye Pilkada 2020 di daerah tersebut.

 

Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu  Pessel, Ariski Elfandi menyebutkan, money politik dan netralitas ASN merupakan potensi pelanggaran yang rentan terjadi selama kampanye berlangsung. Sebab, masa kampanye merupakan ajang mencari simpati massa pemilih.

“Sama dengan kampanye black campaign. Hal ini terkait netralitas ASN, termasuk wali nagari beserta perangkatnya,” ujarnya pada wartawan di Painan, Minggu (27 September 2020).

Ia menuturkan, terkait larangan keterlibatan ASN dan wali nagari dan perangkatnya pada masa kampanye, sudah diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, termasuk juga bagi pejabat BUMN, BUMD, TNI, dan Polri. “Sesuai Pasal 70 ayat (1), jika terbukti bisa dipidana. Khusus wali nagari, kami sudah menyurati, termasuk juga ASN,” katanya.

Selain larangan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, pihaknya juga fokus melakukan pengawasan ketat terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang bakal dipasang Paslon selama jadwal kampanye. Menurutnya, titik pemasangan berdasarkan zona yang ditentukan oleh KPU.

“Ya, termasuk soal pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 selama masa kampanye, dan kegiatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

BACA JUGA:  Meninggal, Dua Orang PDP di Solok Dimakamkan Sesuai SOP Covid-19
loading...