Beranda Daerah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Berhentikan Dodi Hendra Sebagai Ketua

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Berhentikan Dodi Hendra Sebagai Ketua

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Dian Anggreini bersama anggota BK lainnya memberi keterangan pers selepas Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Jumat (20 Agustus 2021)

Beritanda1 –  Badan Kehormatan  DPRD Kabupaten Solok  secara mengejutkan mengeluarkan sanksi hukuman sedang dengan merekomendasikan pemberhentian Dodi Hendra dari jabatan  Ketua DPRD  periode 2019-2024.

Keputusan Badan Kehormatan dengan nomor 175/01/BK/ DPRD/2021 tentang sanksi pelanggaran kode etik itu,  disampaikan wakil ketua BK Dian Anggreini dihadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang dipimpin Wakil Ketua Ivoni Munir bersama Lucki Efendi serta dihadiri Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Forkopimda, Jumat (20 Agustus 2021).

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dian Anggraini mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukannya serangkaian pemeriksaan terhadap pelapor (pengadu), saksi-saksi, terlapor (teradu) dan keterangan para ahli.

Kehormatan
Wakil Ketua Badan Kehormatan Dprd Kabupaten Solok Dian Anggreini Bersama Anggota Bk Lainnya Memberi Keterangan Pers Selepas Paripurna Dprd Kabupaten Solok, Jumat (20 Agustus 2021)
Badan
Wakil Ketua Badan Kehormatan Dian Anggreini Sampaikan Keputusan Hukuman Terhadap Dodi Hendra Dalam Sidang Paripurna Dprd Kabupaten Solok, Jumat (20 Agustus 2021)

Dian Anggreini mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai bagian dari proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas aduan dimaksud, saudara Dodi Hendra, anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 dari partai Gerindra, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud  dalam pasal 373 junto pasal 401 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 tentang  susunan dan kedudukan Majeleis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daeran (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 42 tahun 2014 dan perbuatannya mengandung pelanggaran hukum.

BK juga  menyatakan saudara Dodi Hendra telah melakukan pelanggaran sedang sebagaimana diatur  dalam pasal 19 ayat 3 peraturan DPRD Kabupaten Solok nomor 2 tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok

Atas persoalan itu, kata Dian,  BK  menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemberhentian jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 peraturan DPRD Kabuaten Solok nomor 2 tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok.

” Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Arosuka tanggal 18 Agustus 2021,” tegas Dian.

BACA JUGA:  Jasman Rizal: Tak Ada Lagi Zona Merah dan Hijau di Sumbar. Ini Perlakuan Untuk Zona Covid-19

Selepas Sidang Paripurna, Wakil ketua BK DPRD Kabupaten Solok Dian Anggreini didampingi anggota BK lainnya, dihadapan puluhan wartawan kembali menegaskan,  BK hanya melakukan tugas dan fungsi untuk  memutuskan sesuatu perkara yang masuk ke BK, baik pengaduan dari anggota DPRD sendiri maupun dari Masyarakat. Semuanya telah dilakukan BK sesuai tata beracara dank ode etik di DPRD.

Dikatakan Dian,  ada dua laporan yang diterima BK terhadap Dodi Hendra. Pertama dari internal yakni anggota DPRD menyangkut mosi tak percaya, kemudian pengaduan  dari eksternal yaitu warga.

“ Pada mosi tidak percaya kepada Dodi Hendra, awalnya  ada 27 anggota DPRD yang melakukan itu, tetapi kemudian  dari Gerindra  mencabutnya kembali,  sehingga ada 22 orang anggota. Pengaduan lain berasal dari  warga, dan itu kami proses sesuai aturan, dan mekanisme yang ada,”bebernya.

Ketua
Ketua Dpc Partai Gerindra Jon Firman Pandu Menjawab Pertanyaan Wartawan Terkait Hukuman Terhadap Keputusan Bk Selepas Sidang Paripurna Dprd, Jumat (20 Agustus 2021)

Menanggapi rekomendasi BK DPRD tersebut,  Jon Firman Pandu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, mengaku menghargai keputusan  BK yang telah memberikan  hukuman sedang kepada Dodi Hendra.

Namun dibalik itu, pihaknya tentu akan melakukan langklah-langkah politik dan strategi lainnya untuk menolak hasil keputusan BK DPRD.

“ Kami menghargai keputusan Badan Kehormatan DPRD, karena ini adalah sebuah keputusan lembaga. Namun partai Gerindra tetap tegak lurus dan melakukan pembelaan terhadap kader sendiri. Kita akan melakukan upaya-upaya hukum terkait keputusan ini. Ini adalah sebuah proses dan dinamika ya, Insya Allah ini  baik-baik saja, demi kepentingan Kabupaten Solok,” ucap Jon Firman Pandu.

Reporter: Melatisan

Artikel sebelumyaButuh Dukungan Umat: PD Muhammadiyah Kota Payakumbuh Bebaskan Tanah untuk Pendidikan dan Dakwah
Artikel berikutnyaWarga Kaget, Mayat Laki-Laki Ditemukan di Jalan Kebun Jorong Batu Palano Selayo